Bupati Heran RSUD Nunukan Kolaps, Selama Ini Keuangan Dilaporkan Surplus

NUNUKAN, KOMPAS.com – Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Asmin Laura Hafid, mengatakan, selama ini manajemen RSUD Nunukan belum pernah menyajikan laporan terkait utang kepada Dewan Pengawas (Dewas) atau pemerintah daerah.

Laporan yang dirinya terima, keuangan RSUD Nunukan selalu dinyatakan surplus.

"Setelah dilakukan audit oleh Inspektorat dan BPK, baru ditemukan adanya kondisi utang RSUD," ujarnya dikonfirmasi, Sabtu (8/6/2024).

Baca juga: RSUD Nunukan Kolaps, Utang Menumpuk, Obat Habis sampai Tak Mampu Bayar Air dan Listrik

Karena itu, Laura mengaku heran dengan kondisi RSUD Nunukan yang berada di ambang kebangkrutan. Sebab, merujuk pada laporan, keuangan RSUD selalu surplus.

Atas kondisi tersebut, Laura mengaku sudah menegur jajaran manajemen RSUD.

Baca juga: Kondisi RSUD Nunukan Kolaps, DPRD Desak Segera Ada Solusi: Demi Rakyat

Ia juga meminta para Dewas BLUD RSUD Nunukan yang terdiri dari Asisten I, Kepala Bagian Anggaran, dan Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, untuk segera mengambil kebijakan strategis mengatasi permasalahan utang tersebut.

"Pihak manajemen berjanji dan sanggup untuk segera mengatasi permasalahan utang tersebut," imbuhnya.

Pemda juga akan segera menggelontorkan subsidi untuk menambal utang RSUD yang akan segera direalisasikan pada pembahasan APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025.

"Untuk angka persisnya menunggu pembahasan," kata Laura.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Hj Miskia menjelaskan, kondisi RSUD diambang bangkrut.

Bahkan, kas RSUD bulan Mei 2024 sudah kosong sehingga tagihan listrik, air PDAM dan oksigen tidak terbayar.

"Kas RSUD di bulan Mei 2024 itu nol rupiah. Air PDAM sudah tidak terbayar 5 bulan, sekitar Rp 520 juta. Oksigen masuk 3 bulan belum terbayar. Itu perbulannya Rp 210 juta. Termasuk tagihan listrik PLN. Kita juga sudah di-blacklist oleh sejumlah vendor obat," ujar Miskia.

Dari pemaparan anggaran RSUD Nunukan, total utang RSUD Nunukan sejak 2021 sekitar Rp 42.287.779.060.

Rinciannya adalah utang obat, BMHP, BHP dan lainnya. Dengan rincian, utang tahun 2021 sebesar Rp 3,5 miliar, utang tahun 2022 sebesar Rp 8 miliar dan utang tahun 2023 Rp 30,7 miliar.

Dari total utang tersebut, RSUD sudah membayar tagihan sebesar Rp 17.317.596.362 sehingga masih tersisa Rp 24.970.182.698.

Sebagai informasi, anggaran BLUD RSUD Nunukan sedang masuk penyidikan Kejari Nunukan dengan ditemukannya dugaan penyelewengan anggaran penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 3,6 miliar di tahun 2022.

Jaksa juga menemukan angka kerugian jauh lebih besar di tahun 2021 yang jumlahnya masih dalam penghitungan BPKP.