NUNUKAN, KOMPAS.com – DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas kasus RSUD Nunukan, yang dianggap mengkhawatirkan karena terancam bangkrut.
RDP digelar di Ruang Ambalat, Gedung DPRD Nunukan, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nunukan Rachma Leppa Hafid dan diikuti 9 anggota DRPD lain.
Turut hadir manajemen RSUD Nunukan, inspektorat, bagian anggaran, serta bagian hukum Pemda Nunukan.
"Mogoknya cleaning service atau tenaga kebersihan RSUD beberapa hari lalu, membuka tabir adanya masalah yang urgen di RSUD Nunukan. Bahkan, menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat karena kondisinya sudah stadium akhir. Makanya, kita hadir di sini, untuk sama-sama mencari solusi mentas dari kolapsnya RSUD," ujar Leppa, membuka RDP, Rabu (5/6/2024).
Baca juga: Puluhan Petugas Kebersihan RSUD Nunukan Mogok, Anggota DPRD Lakukan Sidak
Leppa melanjutkan, sidak (inspeksi mendadak) yang dilakukan DPRD Nunukan ke RSUD sebelumnya, membuka fakta ada permasalahan serius yang harus segera ditangani.
Apalagi, RSUD Nunukan menjadi rumah sakit rujukan dari 21 kecamatan di perbatasan negara RI–Malaysia ini.
Leppa juga mengaku heran dengan kinerja Dewan Pengawas Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang seakan bisu dan tidak melihat masalah ancaman kebangkrutan RSUD Nunukan sebagai persoalan serius.
"Terus terang saya marah ini, bagaimana kerja Dewan Pengawas. Kan ada asisten 1, ada Kepala Badan Anggaran, dan Kepala Dinas Kesehatan. Jangan hanya bawa balpoin ke mana-mana, tapi bawa juga otak untuk berpikir. Kondisi RSUD sudah komplikasi begini kok dibiarkan," kata Leppa.
Leppa menyayangkan, keadaan yang terjadi sejak 2021, baru terbongkar 2024, saat ada aksi mogok puluhan tenaga kebersihan RSUD, yang diberitakan wartawan.
"Kalau ada apa-apa, masyarakat mengadu ke kami. Ada masalah RSUD, kami yang dimaki-maki masyarakat. Jadi, mari kita bahas bagaimana jalan keluar dari belitan utang yang membuat RSUD kolaps ini," kata dia.