Dari 963 PAUD di Lumajang, Hanya 10,6 Persen yang Terakreditasi

Winarto menjelaskan, anggaran untuk PAUD yang berasal dari APBD tahun sebenarnya ada. Namun, ia tidak menyebutkan nominalnya dengan alasan khawatir terjadi self blocking.

"Anggarannya tidak ada. Ya hanya mengandalkan DAK berupa BOP. Jadi beberapa KB itu kita mintakan dari Jasmasnya dewan," jelasnya.

Baca juga: Mobil Terseret ke Jurang, Rombongan Kepala PAUD Ikut Jadi Korban Longsor Cianjur

"Kita (Disdikbud) ini diberi anggaran hanya Rp 2,3 miliar untuk rehabilitasi ruang kelas. Itu untuk berapa SMP saja sudah habis. Kalau yang untuk penanganan PAUD sendiri enggak hafal jumlahnya, saya mau sebutkan juga takut ini kan kabarnya ada self blocking kan jadi berubah lagi," lanjutnya.

Alhasil, yang bisa dilakukan pemerintah melalui Disdikbud Kabupaten Lumajang, kata Winarto, adalah mendampingi dan terus memberikan motivasi untuk segera melakukan akreditasi.

"Ya yang kita lakukan ya mendampingi dan terus kita motivasi supaya bisa segera akreditasi," pungkasnya.