Ilusi Hutan Tropika Basah Asli Kalimantan di IKN Nusantara

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dalam wawancara di President’s Corner di Metro TV pada 22 Oktober 2022, berkata bahwa KLHK akan mengembalikan hutan tropika basah asli Kalimantan di ibu kota negara (IKN) baru, Nusantara, yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai rimbawan yang pernah mendalami ekologi dan silvikultur hutan tropika basah dan pernah bermukim selama lima tahun (1999-2004) di Palangkaraya Kalimantan Tengah, saya bertanya dalam hati, mungkinkah kawasan IKN yang aslinya adalah hutan tropika basah dengan ratusan jenis pohon/tanaman dan telah menyatu membentuk ekosistem yang seimbang (equilibrium ecosystem) melalui proses ratusan tahun, kemudian diubah menjadi hutan tanaman monokultur, dapat dikembalikan lagi seperti aslinya sebagai hutan tropika humida (basah) asli Kalimantan?

Mari kita ulik dan cermati arah baru perkembangan pembangunan IKN Nusantara sebagai forest city dengan format mengembalikan hutan tropika basah asli Kalimantan yang dicita-citakan Menteri Siti Nurbaya tersebut.

IKN sebagai forest city

Secara administratif wilayah IKN terletak di dua kabupaten eksisting, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Wilayah IKN berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda.

Secara keseluruhan wilayah IKN luasnya mencapai 256.143 hektar, terdiri dari tiga wilayah perencanaan, yakni Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang merupakan bagian dari KIKN dengan luas 6.671 hektar, Kawasan IKN (KIKN) dengan luas wilayah 56.181 hektar dan Kawasan Pengembangan IKN (KP IKN) dengan luas wilayah 199.962 hektar.

Dalam konsep Bappenas, IKN dibangun dan dikembangkan hanya menggunakan 20 persen kawasan lahan yang ada, sisanya dipertahankan sebagai kawasan hijau berupa hutan.

IKN Nusantara, juga bagian dari komitmen Indonesia dalan penanggulangan perubahan iklim dengan pengurangan temperatur 2 derajat.

Sesuai dengan masterplannya, pemerintah akan menyiapkan 75 persen kawasan IKN sebagai area hijau.

Sebanyak 28,5 persen akan menjadi kawasan konservasi; 21,7 persen menjadi lahan pertanian; 15,1 persen kawasan hutan produksi; 6,6 persen perlindungan terhadap kawasan bawaan; 3,9 persen ekosistem bakau; 3,5 persen perlindungan; dan 0,3 persen area perikanan.

Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum lama ini, (Kamis, 17/2/2022), Menteri LHK menjelaskan bahwa berdasarkan kawasan fungsi hutan wilayah IKN terdiri dari hutan lindung 0 persen, hutan produksi terbatas 1 persen, hutan produksi yang dapat dikonversi 16 persen, hutan produksi biasa 17 persen, hutan konservasi 25 persen, areal penggunaan lain (APL) 41 persen.

Sementara itu, berdasarkan peta tutupan lahan skala 1 : 5000 tahun 2019; kawasan IKN yang masih berhutan seluas 42,31 persen (hutan lahan kering 38,95 persen, hutan mangrove 2,15 persen, hutan rawa gambut 1,21 persen), semak belukar dan tanah kosong 13,74 persen, perkebunan 29,18 persen, tanaman campuran dan tegalan/ladang 8,97 persen.

Sisanya berupa sawah, padang rumput, pertambangan dan sebagainya dengan luasan yang relatif kecil rata- rata di bawah 1 persen.

KLHK telah melakukan proses alih fungsi lahan hutan produksi biasa menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 41.493 hektar tahun 2019. Kawasan hutan ini yang akan menjadi KIKN melalui proses pelepasan kawasan hutan menjadi APL dan akan dilakukan atas usul otorita IKN.

Secara legal formal, kawasan IKN (KIKN) sudah siap dan tidak menjadi masalah karena kawasan tersebut adalah bekas HTI yang 0 persen konflik tenurial. Tutupan hutannya pun, secara ekologis luasnya masih sangat memadai, yakni 42,31 persen.

Sebagai kota yang mengusung konsep kota hutan (forest city) dan berbasis lingkungan yang sesedikit mungkin atau tidak ada penebangan hutan, luasan tutupan hutan 42,31 persen ini dirasa belum cukup dan harus ditingkatkan lagi luasannya menjadi 70 persen – 80 persen.

Tanggung jawab KLHK

KLHK sebagai institusi/lembaga pemerintah yang mempunyai otoritas merumuskan, mengatur dan melaksanakan kebijakan kota hutan tersebut pada tahap awal mengambil inisiatif untuk membangun persemaian (nursery) modern dengan luas 120 hektar.

Persemaian itu diharapkan mampu menyiapkan dan memproduksi bibit berkualitas tinggi sebanyak 15.000.000 bibit setiap tahun dan tahun 2023 sudah dapat berproduksi untuk menyuplai kebutuhan bibit kegiatan RHL di kawasan IKN.

Lokasi pembangunan persemaian modern tersebut tereletak di kawasan hutan produksi Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim.

Produksi bibit dari Mentawir ini akan digunakan untuk penanaman pohon serta mempercepat program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di kawasan IKN dan kawasan pengembangan IKN.

Di samping kegiatan RHL reguler yang dilakukan seluas 1.500 hektar setiap tahun, untuk mendukung pembangunan IKN; dilakukan percepatan RHL pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing dengan luas 15.000 hektar.

Pemerintah melalui KLHK telah merancang pembangunan Ibu Kota Negara -IKN melalui pendekatan Forest City, berbasiskan pada dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya dan dimensi tata kelola yang di dalamnya terkandung 10 prinsip dasar dan 36 kreteria.

Dan keempat dimensi itu; pertama dimensi lingkungan yang mengandung prinsip konservasi sumber daya alam dan kelestarian hutan. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu.

Prinsip berikutnya, aman dari ancaman bencana dan dampak perubahan iklim. Di dalam dimensi sosial budaya ditegaskan adanya prinsip keterlibatan masyarakat lokal dan identitas peradaban, nilai historis dan budaya.