Kejari Sumbawa Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Kantor Samsat

SUMBAWA, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Sumbawa sedang menyelidiki dugaan korupsi pengadaan sebidang tanah yang kini telah berdiri bangunan milik kantor Samsat di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumbawa, Anak Agung Putu Juniartana Putra mengatakan, penanganan kasus tersebut kini sudah masuk tahap penyelidikan di bawah kendali bidang pidana khusus (pidsus).

"Kasus ini awalnya ditangani bidang intelijen, waktu itu masih puldata dan pulbaket untuk mengumpulkan bahan dan keterangan dan sekarang sudah masuk penyelidikan di pidsus," kata Putra yang dikonfirmasi, Senin (12/12/2022).

Baca juga: Pengedar Sabu di Sumbawa Diciduk Saat Sedang Menunggu Pelanggan

Oleh karena itu, pihaknya saat ini sedang mengagendakan pemeriksaan saksi. Para pihak yang sebelumnya tidak memenuhi undangan permintaan keterangan saat masih pulbaket di bidang intelijen dipanggil untuk pemeriksaan.

"Bisa dipanggil paksa. Namun, semua ada prosedur apabila tidak memenuhi panggilan lebih dari tiga kali baru bisa dilakukan panggilan paksa," jelas Putra.

Baca juga: 4 Desa Terdampak Banjir Bandang di Sumbawa Barat

Lebih jauh, ia menerangkan, saat penyelidikan masih berjalan di bidang intelijen, pihak kejaksaan sudah mengambil keterangan dari mantan camat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak yang mengklaim lahan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbawa.

Sementara, untuk yang belum memenuhi panggilan jaksa ada dari BPKAD Provinsi NTB. Tujuan BPKAD NTB dipanggil untuk menyandingkan data yang dimiliki BPKAD NTB dengan Pemkab Sumbawa, apakah data itu sudah sesuai.

Sementara itu, kejaksaan mengusut kasus ini berdasarkan laporan dari masyarakat atas adanya dugaan korupsi dalam persoalan legalitas pembangunan kantor Samsat Sumbawa yang berada di atas lahan pemerintah Provinsi NTB seluas 8,2 hektar.

Muncul seorang warga bernama Maksud yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut. Ia mengaku tidak pernah menjual lahan itu kepada pihak siapapun, termasuk pada pemerintah.