Kejari Sumbawa Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Kantor Samsat

Ia menguatkan klaim tersebut dengan menyatakan memiliki hak atas lahan tersebut berupa sertifikat hak milik SHM nomor 2384 tahun 1986.

Hal itu berbeda informasi dengan data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang mengklaim lahan milik Maksud tersebut sudah terbayar lunas.

Baca juga: Gempa M 4,4 Guncang Sumbawa, Tak Berpotensi Tsunami

Adanya pembayaran itu yang kemudian Pemerintah Kabupaten Sumbawa melakukan tukar guling lahan dengan pemerintah Provinsi NTB untuk membangun kantor Samsat Sumbawa.

"Kami masih mendalami hal tersebut melalui agenda pemeriksaan saksi yang kini sedang berjalan," pungkas Putra.