87 Pegawai Non-ASN RSUCM Aceh Utara Demo hingga Malam, Layanan Kesehatan Terganggu

ACEH UTARA, KOMPAS.com – Sebanyak 87 tenaga sukarela non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara masih berdemonstrasi hingga Senin (10/10/2022) malam.

Awalnya, mereka menduduki gedung lobi rumah sakit milik pemerintah itu. Namun belakangan, petugas satuan pengamanan dan polisi berdatangan, dan meminta mereka berada di luar gedung.

Akibat unjuk rasa yang dilakukan tenaga kesehatan, layanan rumah sakit nyaris lumpuh. Petugas piket jaga malam yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) belum datang untuk bekerja.

Baca juga: Tenaga Sukarela RSUCM Demo Tuntut Masuk Pendataan Non-ASN, Ini Respons Pj Bupati Aceh Utara

Direktur RSUCM Aceh Utara, Baihaqi, belum berhasil dihubungi hingga berita ini dikirimkan. Teleponnya tidak diangkat sedangkan pesan singkat tidak dijawab.

Sementara itu, Kepala Hubungan Masyarakat, RSUCM Aceh Utara, Harry Laksmana, dihubungi terpisah menyebutkan, pada pagi hari, para demonstran sudah bertemu dengan Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi di Kantor Bupati Aceh Utara.

“Dalam pertemuan disebutkan, Pj Bupati menjawab keluhan tenaga sukarela ini dan tidak mau berjanji manis. Semua ada regulasinya. Apalagi regulasi tentang tenaga Badan Layanan Umum Daerah (RSUCM) saat ini masih menunggu surat edaran dari Kemenpan RB, jika semua aturan semua akan dibantu,” kata Harry mengutip hasil pertemuan dengan para demonstran.

Dia menyebutkan, Pj Bupati juga menilai demonstrasi tidak tepat saat daerah sedang mengalami bencana alam banjir.

Soal lumpuhnya layanan rumah sakit, Harry menyebutkan telah menyiapkan tenaga PNS untuk mengganti petugas dari tenaga sukarela.

“Setelah diteriakkan ada kawanan ingin melumpuhkan layanan hari ini, segera kami respons dengan mensiap siagakan PNS di ruangan, poli, karena kawanan demo nggak tercapai hasratnya,” terang Harry.

Terkait tuntutan lainnya soal transparansi penggunaan dana jasa dari BPJS Kesehatan, Harry menyebutkan akan dibahas diinternal rumah sakit.

“Soal transparansi Pj Bupati mengembalikan persoalan itu ke internal rumah sakit. Harus dijelaskan nanti,” pungkasnya.