Mahasiswa Demo di Kantor Gubernur Ambon, Minta Jokowi Batalkan Kenaikan Harga BBM

AMBON, KOMPAS.com - Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Pemuda Maluku Menggugat (Geramm) berunjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di kantor gubernur Maluku, Senin (12/9/2022).

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menuntut agar Presiden Joko Widodo segera menurunkan kembali harga BBM.

Sebab, Kenaikan harga BBM yang diputuskan pemerintah dua pekan lalu dinilai telah berdampak luas pada perekonomian masyarakat.

Aksi para mahasiswa tersebut sempat memanas setelah pengunjuk rasa terlibat aksi saling dorong dengan polisi tepat di depan pintu masuk halaman kantor gubernur Maluku.

Aksi saling dorong itu terjadi saat mahasiswa memaksa masuk untuk menemui gubernur Murad Ismail namun dihalangi puluhan petugas. Akibatnya aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dan polisi tak dapat terhindarkan.

Baca juga: Diduga Provokator, 2 Orang Ditangkap saat Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Kawasan Patung Kuda

Beruntung aksi tersebut tidak berujung pada tindakan anarkistis setelah polisi bersedia membuka pintu pagar kantor gubernur Maluku dan mempersilakan para mahasiswa memasuki halaman kantor gubernur.

Setelah memasuki halaman kantor gubernur, para mahasiswa ini pun menyampaikan orasinya secara bergantian sambil menuntut agar harga BBM segera diturunkan. Setelah itu mereka menggelar shalat berjemaah di halaman kantor tersebut.

Dalam aksi itu para mahasiswa juga membawa sejumlah famplet dan spanduk berisi kecaman atas kenaikan harga BBM.

“Demi kepentingan rakyat, kami minta Presiden Joko Widodo segera menurunkan harga BBM,” kata Ahmad Saleh salah satu pengunjuk rasa saat menyampaikan orasinya.

Mereka mendesak agar Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan harga BBM, sebab dampak dari kenaikan harga BBM itu telah menyengsarakan banyak masyarakat khususnya masyarakat miskin dan menengah.

“Dampak dari kenaikan harga BBM ini telah mencekik rakyat kecil, harga-harga semuanya naik dan ini harus dilawan,” teriak mahasiswa.

Selain mendesak harga BBM diturunkan, para demonstran juga menuntut pemerintah untuk memberantas mafia migas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.

Mahasiswa juga menuntut pemerintah memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

Mahasiswa juga meminta pemerintah membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua angkutan umum dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi di sektor industri pertambangan dan perkebunan

Selanjutnya massa juga mendesak pemerintah mengalokasikan pendataan yang besar dari kenaikan harga komoditas sumber daya alam (SDA) di pasar global seperti batu bara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik

Melakukan regulasi anggaran belanja kementerian lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM dan mendorong percepatan transisi energi dan energi fosil ke energi baru terbarukan  yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.

Baca juga: Polisi Bubarkan Paksa Massa yang Demo Tolak Harga BBM di DPRK Aceh Barat

“Kami juga menuntut agar omnibus law undang-undang nomor 11 tentang cipta kerja segera dibatalkan,” tuntut mahasiswa.

Selain itu mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk menaikkan upah minimum sebesar 10- 13 persen pada 2023 dan menolak SK kemenaker tentang PP 36 batas atas bawah.

Mahasiswa juga menuntut Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD dapat segera menangani dampak dari kenaikan harga BBM dengan mengambil sejumlah langkah. Salah satunya memastikan harga bahan pokok di Maluku aman dan terjangkau.