SE Gerakan Beli Beras dari Petani Lokal bagi ASN di Sukoharjo Dibatalkan

SUKOHARJO, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo, Jawa Tengah membatalkan surat edaran (SE) gerakan membeli beras bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukoharjo Widodo mengatakan, pembatalan SE ini untuk menghindari kegaduhan di tengah masyarakat.

Baca juga: Tak Ada Payung Hukum, DPD Partai Nasdem Minta Pemkab Sukoharjo Batalkan Imbauan ASN Beli Beras Petani Lokal

Pihaknya akan mengevaluasi mekanisme dan tata cara penyaluran beras hasil produksi pertanian agar tidak bertentangan dengan aturan.

"Sambil kita cari formula yang bagus untuk semuanya biar tidak ada kesan bertentangan dengan aturan," kata Widodo dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (1/9/2022).

Baca juga: Terbitkan SE, Pemkab Sukoharjo Imbau ASN Beli Beras dari Petani Lokal

Widodo menyampaikan SE No 516/3200/2022 tersebut sebenarnya untuk membantu menyerap produksi gabah petani dengan harga yang layak dan menjaga stabilitas harga beras.

Produksi beras di Sukoharjo dalam satu tahun pada 2021 mencapai 110.000 ton. Sementara penyerapan beras itu hanya sekitar 80 ton.

Belum lagi kalau program IP 400 berhasil, maka produksi beras petani di Sukoharjo akan semakin melimpah.

Namun, karena muncul beragam tanggapan di masyarakat, SE tersebut akhirnya dibatalkan. Dengan demikian, SE gerakan membeli beras bagi ASN tidak berlaku lagi.

Sebelumnya diberitakan, penerbitan SE itu untuk melaksanakan amanat Pasal 48 UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.

Dalam SE itu dituliskan bahwa dalam rangka menyerap produksi gabah petani dengan harga yang layak, menjaga stabilitas harga harga beras, mengenalkan branding beras Sukoharjo kepada ASN, dan menggerakkan perekonomian untuk pelaku usaha, maka diimbau kepada seluruh ASN untuk dapat membeli beras Sukoharjo.