Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Payung Hukum, DPD Partai Nasdem Minta Pemkab Sukoharjo Batalkan Imbauan ASN Beli Beras Petani Lokal

Kompas.com - 29/08/2022, 22:47 WIB

SUKOHARJO, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Sukoharjo, Jawa Tengah menyoroti kebijakan Pemkab Sukoharjo yang mengeluarkan surat edaran (SE) seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membeli beras Sukoharjo.

Ketua DPD Partai Nasdem Sukoharjo Purwanto menilai SE itu melanggar prinsip pemilihan penyediaan pengadaan barang yang diatur dalam Pasal 38-41 Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Menurut dia penunjukkan salah satu CV sebagai penyedia barang dan jasa cacat hukum karena tidak memberdayakan Perusda, Bulog atau Koperasi Pegawai Negeri.

Baca juga: Terbitkan SE, Pemkab Sukoharjo Imbau ASN Beli Beras dari Petani Lokal

"Bila dicermati jika CV yang ditunjuk hanya satu bukan lebih, maka patut diduga ada 'sesuatu' antara Pemkab Sukoharjo dengan CV. Dan penunjukan satu CV ini menjadikan Pemkab Sukoharjo seperti menjadi alat kepentingan pengusaha semata," kata Purwanto di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (29/8/2022).

Purwanto menambahkan SE imbauan ASN membeli beras Sukoharjo tersebut monopoli usaha.

"Secara teori bagaimana cara pengawasan terhadap pengadaan beras sedemikian banyak tiap bulannya. Benarkah penyerapan gabah lokal petani Sukoharjo dapat benar-benar terakomodir," ungkap dia.

Kemudian, kata Purwanto SE dengan kop surat Sekda secara otomatis memiliki kekuatan hukum sangat kuat layaknya aturan wajib yang harus dilaksanakan.

"Implementasinya teknik sangat mungkin ASN akan dipotong gaji langsung setiap bulan tanggal 1. Dengan harga beras yang telah ditentukan Rp 11.000 yang pengadaannya oleh CV yang ditunjuk tersebut," katanya.

"Hitung-hitungan kasar ASN Pemda Sukoharjo tahun 2021 terdapat 7.000 orang. Jika dikalikan rata-rata (10 kg x 7.000 orang) x Rp 11.000 = Rp 770.000.000. Jika dikalikan 12 bulan (1 tahun) maka Rp 9.240.000.000. Jumlah yang fantastis untuk proyek pengadaan melalui penunjukkan. Sementara aturan main penunjukkan harusnya di bawah Rp 200 juta," sambung dia.

Baca juga: Warga di Jombang Mengeluh Terima Beras Bantuan Berwarna Kekuningan dan Bau

Purwanto mengatakan patut diduga ada tindakan penyalahgunaan wewenang dengan memberi keuntungan kepada salah satu pihak swasta penyedia barang yang tidak ada kejelasan proses penunjukan apakah melalui prosedur pengadaan barang.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stok Pupuk Bersubsidi Jateng dan DIY Capai 124.900 Ton, Ini Cara Mendapatkannya

Stok Pupuk Bersubsidi Jateng dan DIY Capai 124.900 Ton, Ini Cara Mendapatkannya

Regional
Perawat yang Gunting Jari Bayi 8 Bulan di Palembang Resmi Ditahan

Perawat yang Gunting Jari Bayi 8 Bulan di Palembang Resmi Ditahan

Regional
BMKG: Sejumlah Bangunan di Jayapura Rusak akibat Gempa M 5,2

BMKG: Sejumlah Bangunan di Jayapura Rusak akibat Gempa M 5,2

Regional
Nama Kepala LKPP Hendrar Prihadi Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta 2024, Pengamat : Lebih Cocok di Jateng

Nama Kepala LKPP Hendrar Prihadi Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta 2024, Pengamat : Lebih Cocok di Jateng

Regional
Siswa di Polewali Alami Keracunan Massal Usai Jajan Minuman Racikan

Siswa di Polewali Alami Keracunan Massal Usai Jajan Minuman Racikan

Regional
Aktivitas Gunung Karangetang Meningkat, Hujan Abu Melanda Wilayah Siau Sitaro

Aktivitas Gunung Karangetang Meningkat, Hujan Abu Melanda Wilayah Siau Sitaro

Regional
Dua Kali Mangkir Panggilan Polisi, Selebgram di Banjarmasin Terancam Dijemput Paksa

Dua Kali Mangkir Panggilan Polisi, Selebgram di Banjarmasin Terancam Dijemput Paksa

Regional
Sepeda Motor Tak Bertuan 3 Hari Terparkir di Tanggul Sungai Dengkeng Klaten, Pemilik dalam Pencarian

Sepeda Motor Tak Bertuan 3 Hari Terparkir di Tanggul Sungai Dengkeng Klaten, Pemilik dalam Pencarian

Regional
Dampak Kerusakan akibat Gempa M 5,4 di Jayapura, Sebuah Rumah Makan Ambruk ke Laut

Dampak Kerusakan akibat Gempa M 5,4 di Jayapura, Sebuah Rumah Makan Ambruk ke Laut

Regional
Terpeleset lalu Tabrak Mobil Avanza, Pengendara Motor di Ambon Tewas

Terpeleset lalu Tabrak Mobil Avanza, Pengendara Motor di Ambon Tewas

Regional
Dampak Gempa Magnitudo 5,2 di Jayapura, 4 Orang Meninggal

Dampak Gempa Magnitudo 5,2 di Jayapura, 4 Orang Meninggal

Regional
Remaja Tewas Tenggelam Saat Mandi di Bendungan Batu Bulan Sumbawa

Remaja Tewas Tenggelam Saat Mandi di Bendungan Batu Bulan Sumbawa

Regional
Bermula dari Cekcok di Jalan, Pemuda di Banyumas Tewas Dipukul Dadanya

Bermula dari Cekcok di Jalan, Pemuda di Banyumas Tewas Dipukul Dadanya

Regional
Kejari Sikka Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Penanganan Pandemi Covid-19

Kejari Sikka Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Penanganan Pandemi Covid-19

Regional
Keluarga Yakin Ibu Muda Pedofil di Jambi merupakan Korban Pelecehan, Bukan Pelaku

Keluarga Yakin Ibu Muda Pedofil di Jambi merupakan Korban Pelecehan, Bukan Pelaku

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.