Korupsi Proyek Penahan Tebing di Ende, Kepala BPBD Jadi Tersangka, Kerugian Negara Rp 868 Juta

KUPANG, KOMPAS.com - Aparat Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende, Albertus M Yani.

Selain menetapkan tersangka dan menahan Albertus, penyidik Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Ende juga telah memeriksa 24 orang saksi.

"Selain itu, lima orang saksi ahli terdiri dari ahli LKPP, ahli keuangan negara, ahli teknik akuntan publik Malang dan akuntan publik Surabaya, juga sudah dimintai keterangannya untuk kasus ini," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Polda) NTT, Komisaris Besar Ariasandy kepada Kompas.com, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Diduga Korupsi Dana Nasabah Rp 433 Juta, Kejari Pontianak Tahan Mantan Pegawai Pegadaian

Ariasandy menjelaskan, perkara korupsi ini terkait dengan pekerjaan normalisasi kali dan pemasangan bronjong di Kotabaru, Kabupaten Ende, pada tahun 2016. Kerugian negara diperkirakan Rp 868.910.089.

Untuk melengkapi berkas perkara, lanjut dia, penyidik juga telah menyita barang bukti sebanyak 47 dokumen.

Baca juga: Terlibat Korupsi Proyek Penahan Tebing, Kepala BPBD Ende Ditahan

"Penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan Inspektorat Utama BNPB dan menyita beberapa dokumen," kata dia.

Ariasandy mengatakan, proses penyidikan terhadap tersangka Albertus sudah dilaksanakan sejak 2019 lalu dengan kategori kasus tunggakan.

Polisi pun terus melakukan upaya-upaya untuk melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk kejaksaan.

"Dengan menyita, menambah dokumen dari kantor pusat (BNPB), dan sudah penyidik ajukan penetapan di Pengadilan Jakarta Timur, sehingga dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada tersangka," kata dia.

Selain menahan Albertus, polisi juga menahan ST, staf pada kantor Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende.

Pada saat pengerjaan proyek ini, kedua tersangka menjabat sebagai kepala pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dana pembangunan pemasangan bronjong ini sebesar Rp 1,3 miliar dan Rp 649 juta lebih.

Baca juga: 3 Pedagang Ikan di Ende Ditangkap Saat Main Judi, Terancam 4 Tahun Penjara

Dana siap pakai dari BNPB digunakan oleh BPBD Ende, dana tersebut dialokasikan untuk menormalisasi kali dan pemasangan bronjong di wilayah Kotabaru.

Kasus ini ditangani polisi sesuai dengan laporan polisi nomor LP A/36/III/2019/Reskrim.

Saat ini, keduanya telah ditahan di Markas Polres Ende untuk proses hukum lebih lanjut.

Keduanya dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3 junto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.