Bupati Arief Berikan Respons Positif akan Rencana IPB Dirikan Sekolah Peternakan Rakyat di Blora

“Oleh karena itu ini harus bisa dijalankan dengan baik. Untuk penjualan hulu hilirnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga telah menjalin MoU dengan perusahaan daerah (PD) Dharma Jaya Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta,” tutur Arief.

Sentra peternakan rakyat

Untuk diketahui, SPR merupakan suatu kawasan tertentu sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam lingkup SPR, terdapat populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar pemukim di satu desa atau lebih.

Di samping populasi ternak, terdapat pula sumber daya alam (SDA) lebih untuk kebutuhan hidup ternak, seperti air dan bahan pakan.

Sebagai sekolah peternakan rakyat, SPR menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kesadaran peternak dan mendorong tindakan kolektif.

Baca juga: Harga Ayam Turun, Mendag Zulhas: Saya Tidak Terlalu Senang, Peternak Rugi

Melalui SPR, peternak berskala kecil, baik individu maupun yang sudah tergabung dalam kelompok atau asosiasi, didorong untuk berkonsolidasi membangun perusahaan kolektif yang dikelola secara profesional dalam satu manajemen.

Dorongan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjadikan peternak berdaulat dan memiliki posisi tawar lebih tinggi.

“Sapinya bisa berkembang dengan baik dan menguntungkan. Kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik. Jadi, nanti pertanian organiknya juga harus jalan,” ucap Arief.

Ke depan, ia meyakini, pertanian organik akan menjadi produk yang mahal dan banyak dicari orang.

Baca juga: Harvestmind, Sekelompok Anak Muda Perintis Pertanian Organik

IPB siap bantu

Sebelumnya, Guru Besar Peternakan IPB Muladno mengaku senang bisa hadir di Kabupaten Blora.

Menurutnya, Blora memiliki potensi besar. Hal ini membuat pihaknya bersedia untuk membantu pembangunan sektor peternakan di Blora.

“Setelah sejak dua tahun lalu berkomunikasi dengan Pak Bupati Arief, akhirnya kini saya bisa berjumpa langsung dengan beliau di sini. Terima kasih Pak Bupati yang bulan lalu telah menjalin MoU dengan Pak Rektor IPB sebagai dasar program SPR ini,” ucap mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan Kementan itu.

Muladno menilai, peternakan adalah sektor penting untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

Maka dari itu, kata dia, sudah seharusnya para peternak kecil di pedesaan bisa memperoleh ilmu dan pendampingan untuk mengembangkan usaha mereka.

Baca juga: Gelar Rakor dan Pendampingan, Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD Kalbar

“Di Indonesia ini, sebagian besar kebutuhan daging nasional dipenuhi oleh para peternak kecil. Mereka hanya punya sapi dua sampai empat ekor di berbagai daerah,” ujar Muladno.