Sejumlah Daerah Ini Sudah Terapkan Konsep "Smart City", Mana Saja?

Sementara itu, menurut Kepala Divisi Field & Operational Jakarta Smart City Fatih Alfali, tahap penindakan adalah ranah dari SKD terkait.

Lanjut Fatih, JSC adalah sistem yang mengelola integrasi aduan warga yang masuk dari berbagai kanal aduan.

Seperti diketahui, DKI Jakarta memiliki 12 kanal pengaduan, antara lain Aplikasi Qlue, sosial media via Twitter dan Facebook, kanal LAPOR!1708, email, balai warga, website jakarta.go.id, SMS Center.

Selain itu, warga juga bisa membuat aduan ke kantor kecamatan di Sabtu pagi dan kantor kelurahan di Minggu pagi, hingga pengaduan di pendopo Balai Kota dan juga kantor inspektorat setiap harinya dari pukul 07.00 hingga pukul 09.00 WIB.

Baca juga: 7 Fakta Menarik Penajam Paser Utara, Ibu Kota Baru Nusantara yang Penduduknya Ternyata Tak Lebih dari 200.000 Jiwa

4. Smart Kampung di Banyuwangi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur, memiliki progran Smart Kampung.

Program tersebut mendekatkan pelayanan publik hingga ke tingkat desa. Selain itu, masyarakat kurang mampu juga bisa mendapatkan akses untuk mengurus administrasi kependudukan, seperti pembuatan surat pernyataan miskin (SPM) untuk mendapatkan layanan sehat gratis.

"Dengan Smart Kampung, secara bertahap administrasi cukup diselesaikan di desa. Misalnya, surat keterangan miskin (SPM) cukup diurus di kantor desa, warga tidak perlu lagi menuju kantor kecamatan atau dinas terkait di pusat kota," ujar Bupati Ipuk Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas pada Senin 21 Maret 2021, dilansir dari Antara.

Sementara itu, Kepala Desa Sukojati Untung Suripno menjelaskan, pihaknya juga menerapkan aplikasi dengan nama Sekawan.

Aplikasi itu mampu mendata jumlah warga miskin dan data warga yang sudah mendapatkan bantuan sosial (bansos) secara real time.

“Semua fitur dalam pelayanan Sekawan bisa meringkas pekerjaan dengan hanya memakan waktu lima menit saja,” terang Untung.

Kendala yang sering ditemui

Freepik/Jcomp Ilustrasi smart city

Direktur LAIP Kemkominfo Bambang Dwi Anggono menjelaskan, penerapan konsep kota pintar di suatu daerah memiliki dan kendala tantangan tersendiri.

Berdasarkan pengalamannya dalam melakukan penilaian selama tiga tahun, Bambang Dwi atau akrab disapa Ibenk membeberkan beberapa kendala yang sering ditemui dalam menerapkan konsep smart city di daerah.

Kendala itu adalah sebagai berikut:

• Pemerintah daerah terjebak rutinitas (No APBD, No Smart City);
• Anggapan smart city sama dengan proyek TIK, bukan sebagai perubahan budaya kerja;
• Kapasitas SDM teknis rendah;
• Belum meratanya infrastruktur TIK; dan
• Kurangnya komitmen pemimpin daerah.

Namun demikian, dirinya berharap kendala itu akan segera teratasi dengan rasa optimis bahwa konsep kota pintar akan memberikan kehidupan lebih baik kepada masyarakat.

“Dalam hal infrastruktur TIK, Menkominfo telah berkomitmen pada tahun 2022 seluruh wilayah Indonesia sudah terlayani jaringan 4G,” jelas Ibenk, saat acara Talk Show Smart City dan Penghargaan Inovasi Daerah Terbaik di Masa Pandemi, Rabu (07/10/2020).

Namun, ada hal yang lebih penting menurutnya, yaitu penerapan smart city bukan hanya soal teknologi, namun juga upaya inovatif dalam merubah ekosistem kota, dilansir dari situs resmi  kominfo.go.id.

(Penulis :Amalia Purnama Sari, Dian Erika Nugraheny, Erwin Hutapea | Editor: Hilda B Alexander, Dani Prabowo, Mikhel Gewati)/Antara