Sejumlah Daerah Ini Sudah Terapkan Konsep "Smart City", Mana Saja?

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah memilih nama Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur adalah 'Nusantara'.

Tujuan Presiden Jokowi memlih konsep itu dijelaskan saat memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/1/2022).

"Kota baru yang kompetitif di tingkat global. Membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi Indonesia menjadi sebuah Indonesia yang berbasis inovasi, teknologi, green economy. Karena dari sinilah kita akan memulai," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/1/2022).

Lalu, sejauh mana penerapan konsep smart city di tengah masyarakat? 

Kompas.com mencoba menelusuri sejumlah kota di Indonesia yang sudah menerapkan konsep smart city itu.  Berikut ini daftarnya:

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, Sombere Smart City adlaah konsep smar city yang meliputi internet of things, artificial inteligence, dan big data.

Namun, konsep itu ditegaskan Ramdhan akan tetap memperhatikan kearifan budaya lokal.

“Kami istilahkan Sombere Smart City. Kami tidak meninggalkan budaya lokal. Secanggih apa pun robot, tapi tidak mempunyai hati, konsep inlah yang dicoba disusun dengan sistem smart city yang berbeda dari yang lain,” ujar Pomanto dalam diskusi tentang industri 4.0 di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Salah satu bentuk nyata dari program itu adalah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu layanan Home Care.

Layanan memiliki mobil seperti ambulans yang dioperasikan 24 jam dan bisa bergerak ke mana saja.

Lalu, di mobil itu ada dokter akan mendatangi rumah warga untuk melakukan perawatan kesehatan sesuai kebutuhan, misalnya USG dan EKG.

“Layanan ini sudah empat tahun. Orang menelepon, dokter akan ke rumah. Saat datang misalnya ternyata ada gejala jantung. Tim dokter akan melayani 15 menit setelah ditelepon, sudah ada telemedicine, tele-EKG, dan tele-USG. Ini yang namanya high touch, jadi dokter tetap ada, tapi lebih high tech,” jelas Pomanto.

Pada bulan Desember 2021, Kabupaten Sleman meraih penghargaan terkait penerapan program smart city di kawasan wisata dan ekonomi.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menjelaskan, penghargaan Smart Economy dari Kemenkominfo itu terkait akselerasi ekosistem ekonomi digital, transformasi digital sektor pertanian, kerja sama dengan tujuh startup besar, rumah kreatif, Sleman Mart, dan akselerasi elektronifikasi transaksi (cashless).

“Semua itu merupakan gerakan menuju smart city sehingga Pemkab Sleman mampu merancang pembangunan berbasis inovasi dan teknologi,” terangnya, Rabu (15/12/2021).

Lebih lanjut, Kustini menjelaskan, pengembangan digitalisasi di Sleman menggandeng sejumlah startup.

Salah satu programnya adalah Layanan Online Pasar Ing Sleman (LOPIS). Program ini mengatur pembayaran saat transaksi di pasar tradisional, sektor pariwisata, UMKM, dan sektor sosial dengan sistem cashless.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pelayanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang dikelola dalam Unit Pengelola Jakarta Smart City (JSC).

Aplikasi tersebut dikembangkan melalui Unit Pengelola Jakarta Smart City. JAKI diproyeksikan menjadi city-apps, one-stop service untuk warga yang hidup dan beraktivitas di Jakarta.

Menurut Kasubag TU UP Jakarta Smart City Billy Alkadia, JAKI akan menjadi sebuah platfrom besar yang menaungi semua platform di bawahnya.

Warga akan dengan mudah mengakses semua informasi dalam satu aplikasi atau portal web JAKI.

"Masyarakat tidak perlu banyak menggunakan aplikasi, cukup lewat satu aplikasi bernama JAKI, semua sudah tersaji di situ," ujarnya, seperti dimuat di Beritajakarta.id, Jumat (13/9/2019) lalu.

Namun demikian, JSC sendiri bukannya tanpa kendala. Salah satu kritikan yang sempat terungkap dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco.

Basri mengatakan, banyaknya aduan warga ke DPR karena sistem yang ada di dalam JSC tidak optimal dalam penindakan dan penanganan aduan.

Sementara itu, menurut Kepala Divisi Field & Operational Jakarta Smart City Fatih Alfali, tahap penindakan adalah ranah dari SKD terkait.

Lanjut Fatih, JSC adalah sistem yang mengelola integrasi aduan warga yang masuk dari berbagai kanal aduan.

Seperti diketahui, DKI Jakarta memiliki 12 kanal pengaduan, antara lain Aplikasi Qlue, sosial media via Twitter dan Facebook, kanal LAPOR!1708, email, balai warga, website jakarta.go.id, SMS Center.

Selain itu, warga juga bisa membuat aduan ke kantor kecamatan di Sabtu pagi dan kantor kelurahan di Minggu pagi, hingga pengaduan di pendopo Balai Kota dan juga kantor inspektorat setiap harinya dari pukul 07.00 hingga pukul 09.00 WIB.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur, memiliki progran Smart Kampung.

Program tersebut mendekatkan pelayanan publik hingga ke tingkat desa. Selain itu, masyarakat kurang mampu juga bisa mendapatkan akses untuk mengurus administrasi kependudukan, seperti pembuatan surat pernyataan miskin (SPM) untuk mendapatkan layanan sehat gratis.

"Dengan Smart Kampung, secara bertahap administrasi cukup diselesaikan di desa. Misalnya, surat keterangan miskin (SPM) cukup diurus di kantor desa, warga tidak perlu lagi menuju kantor kecamatan atau dinas terkait di pusat kota," ujar Bupati Ipuk Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas pada Senin 21 Maret 2021, dilansir dari Antara.

Sementara itu, Kepala Desa Sukojati Untung Suripno menjelaskan, pihaknya juga menerapkan aplikasi dengan nama Sekawan.

Aplikasi itu mampu mendata jumlah warga miskin dan data warga yang sudah mendapatkan bantuan sosial (bansos) secara real time.

“Semua fitur dalam pelayanan Sekawan bisa meringkas pekerjaan dengan hanya memakan waktu lima menit saja,” terang Untung.

Direktur LAIP Kemkominfo Bambang Dwi Anggono menjelaskan, penerapan konsep kota pintar di suatu daerah memiliki dan kendala tantangan tersendiri.

Berdasarkan pengalamannya dalam melakukan penilaian selama tiga tahun, Bambang Dwi atau akrab disapa Ibenk membeberkan beberapa kendala yang sering ditemui dalam menerapkan konsep smart city di daerah.

Kendala itu adalah sebagai berikut:

• Pemerintah daerah terjebak rutinitas (No APBD, No Smart City);
• Anggapan smart city sama dengan proyek TIK, bukan sebagai perubahan budaya kerja;
• Kapasitas SDM teknis rendah;
• Belum meratanya infrastruktur TIK; dan
• Kurangnya komitmen pemimpin daerah.

Namun demikian, dirinya berharap kendala itu akan segera teratasi dengan rasa optimis bahwa konsep kota pintar akan memberikan kehidupan lebih baik kepada masyarakat.

“Dalam hal infrastruktur TIK, Menkominfo telah berkomitmen pada tahun 2022 seluruh wilayah Indonesia sudah terlayani jaringan 4G,” jelas Ibenk, saat acara Talk Show Smart City dan Penghargaan Inovasi Daerah Terbaik di Masa Pandemi, Rabu (07/10/2020).

Namun, ada hal yang lebih penting menurutnya, yaitu penerapan smart city bukan hanya soal teknologi, namun juga upaya inovatif dalam merubah ekosistem kota, dilansir dari situs resmi  kominfo.go.id.

(Penulis :Amalia Purnama Sari, Dian Erika Nugraheny, Erwin Hutapea | Editor: Hilda B Alexander, Dani Prabowo, Mikhel Gewati)/Antara