"Padahal dulunya itu (distribusi gas) programnya pemerintah," ujar Cak Ji sapaan akrabnya.
Menurut Cak Ji, tagihan sebesar itu, terutama bagi para para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat memberatkan.
"Maka ini tidak efektif dan tidak membantu," ujar Cak Ji.
Apalagi, lanjut Cak Ji, para pengrajin lontong tersebut merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Surabaya.
Seharunya, kata dia, PGN bisa membedakan dan memprioritaskan soal tarif tagihan.
"Harus diprioritaskan dan harus dibedakan dengan tarif-tarif yang lainnya," ucap dia.
Besarnya jumlah tagihan itu, menyebabkan banyak warga yang kemudian beralih ke LPG dan belum memutus aliran gas dari PGN.
Meski selalu ada penawaran untuk pemasangan baru, banyak warga yang tidak berkenan karena jumlah tagihannya tidak wajar.
"Para RW juga menginstruksikan bahwa pemasangan yang baru pun tidak menjamin bahwa itu akan lebih murah dari apa yang dilakukan oleh PGN saat ini," kata Cak Ji.
Untuk itu, mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini memastikan akan segera memanggil pihak PGN secepatnya.
"Ya setelah tahun baru lah, kita akan panggil," tutur Cak Ji.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.