Pengrajin Lontong di Surabaya Keluhkan Tagihan Gas Rp 21 Juta, Armuji Akan Panggil PGN

SURABAYA, KOMPAS.com - Beberapa pengrajin lontong di Surabaya, Jawa Timur, yang menjadi pelanggan Perusahaan Gas Negara (PGN) mengeluhkan tagihan yang dinilai melebihi batas kewajaran.

Para pengrajin lontong yang tinggal di Kampung Lontong, Kupang Krajan, Sawahan, Surabaya itu bahkan menerima tagihan dari PGN sebesar Rp 15.000.000 hingga Rp 21.000.000.

Salah satu pelaku usaha pengrajin lontong di Kampung Lontong, Soegeng Harijono, mengaku mendapat tagihan gas sebesar Rp 21.000.000 pada bulan  Desember ini.

Tina, istri Soegeng, mengatakan jika penggunaan gas dalam 6 bulan terakhir mengalami kenaikan.

Padahal, kata dia, pemakaian gas masih normal. Pada bulan Juli, tagihan dari PGN sebesar Rp 2.000.000,  September dan Oktober Rp 4.000.000, November Rp 8.000.000, kemudian Desember Rp 21.000.000.

"Untuk kubikasinya kurang tahu, kan tanpa pemberitahuan dari PGN. Tapi orang-orang bilang, katanya naik. Jadi Rp 6.000 kalau tidak salah," kata Tina di Kampung Lontong, Senin (27/12/2021).

Ia mengaku tidak menerima pemberitahuan tentang kenaikan harga gas tersebut dari pihak PGN.

"Enggak nerima apa-apa (pemberitahuan), dan enggak ada pengontrolan sama sekali," ujar dia.

Saat mengadukan kenaikan tagihan gas itu, ia hanya mendapat arahan dari pihak PGN untuk mengontrol sendiri stand meter miliknya.

Stand meter itu diminta untuk didokumentasikan pada bulan ini dan pada bulan berikutnya.

"Biar tahu pemakaian kubikasinya, intinya jawabannya enggak memuaskan," kata dia.

"Sekarang penghasilan saya saja ndak sampai 8 juta, kalau buat bayar PGN tok, ya mending berhenti," tambah dia.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji meninjau langsung pelanggan Perusahaan PGN di Kampung Lontong, Kupang Krajan, Sawahan.

Armuji menegaskan akan memanggil pihak PGN untuk dimintai klarifikasi.

Sebab, pengrajin lontong disebut sangat tercekik dengan adanya kenaikan harga gas tersebut.

"Padahal dulunya itu (distribusi gas) programnya pemerintah," ujar Cak Ji sapaan akrabnya.

Menurut Cak Ji, tagihan sebesar itu, terutama bagi para para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat memberatkan.

"Maka ini tidak efektif dan tidak membantu," ujar Cak Ji.

Apalagi, lanjut Cak Ji, para pengrajin lontong tersebut merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Surabaya.

Seharunya, kata dia, PGN bisa membedakan dan memprioritaskan soal tarif tagihan.

"Harus diprioritaskan dan harus dibedakan dengan tarif-tarif yang lainnya," ucap dia.

Besarnya jumlah tagihan itu, menyebabkan banyak warga yang kemudian beralih ke LPG dan belum memutus aliran gas dari PGN.

Meski selalu ada penawaran untuk pemasangan baru, banyak warga yang tidak berkenan karena jumlah tagihannya tidak wajar.

"Para RW juga menginstruksikan bahwa pemasangan yang baru pun tidak menjamin bahwa itu akan lebih murah dari apa yang dilakukan oleh PGN saat ini," kata Cak Ji.

Untuk itu, mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini memastikan akan segera memanggil pihak PGN secepatnya.

"Ya setelah tahun baru lah, kita akan panggil," tutur Cak Ji.