Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah DIY juga sudah disampaikan kepada koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan saat rapat secara daring.
"Kemarin sudah matur (menyampaikan) saat vidcon dengan Menteri Luhut. Kenapa kok sedikit lambat karena ada hambatan aksesibilitas, mobilitas. Mereka (masyarakat) ada yang kebutuhan khusus makanya kita sambangi," kata dia.
Untuk menjangkau lokasi-lokasi terpencil pemerintah menggunakan perangkat-perangkat daerah untuk menjangkaunya.
"Ya tadi itu lansia tempat terpencil, itu enggak bisa ya terpaksa kita gunakan perangkat wilayah," bebernya.
Baca juga: 5 Tempat Makan Jenang di Yogyakarta, Cocok untuk Sarapan
Menurut Sumadi, kendala yang dihadapi tidak hanya masalah jarak saja, tetapi juga masih banyak masyarakat yang memilih-milih vaksin.
Ia mencontohkan, sekarang banyak masyarakat yang meminta vaksin Sinovac jika dibanding vaksin lain.
"Masih ada yang pilih-pilih vaksin tetapi jumlahnya tidak banyak," imbuh dia.
Sumadi menjelaskan selain kendala di lapangan, pihaknya sekarang bersama Diskominfo sedang melakukan sinkronisasi data.
Hal itu dilakukan untuk mengecek apakah 95 persen dosis dosis pertama dan 82 persen dosis 2 itu murni warga DIY atau masih tercampur dengan warga luar DIY.
"Kami minta untuk Diskominfo untuk mendata yang dari sekian itu yang benar-benar KTP itu berapa," katanya.
Dengan adanya pengecekan data ini, tidak menutup kemungkinan akan terjadi adanya penurunan jumlah capaian vaksinasi apabila ditemukan warga di luar DIY yang masih masuk di data Pemerintah DIY.
"Makanya minta Diskominfo yang benar KTP DIY berapa dai 95 persen. Kita kan punya target 2,8 juta (sasaran). Dari sekian yang benar berapa to. Jadi bisa turun, tapi pastinya berapa belum," tutupnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.