Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Cerita tentang Bupati Banyumas yang Ogah Di-OTT KPK dan Bupati Jember yang Bangun Lapangan Golf

Kompas.com - 17/11/2021, 12:27 WIB
Bupati Banyumas Achmad Husein di Pendapa Sipanji Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (29/7/2021). KOMPAS.COM/FADLAN MUKHTAR ZAINBupati Banyumas Achmad Husein di Pendapa Sipanji Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (29/7/2021).

SEMINGGU terakhir ini atmosfer politik lokal di tanah air sepertinya terjangkiti demam humor. Skala humornya tidak saja membuat lucu tetapi juga menjungkirbalikkan logika.

Mirip dengan gaya melawak salam lemper dari Cak Lontong di panggung. Sudah jelas-jelas “lontong” kenapa pula menyampaikannya dengan salam “lemper”.

Mari tengok pernyataan Bupati Banyumas, Jawa Tengah, Achmad Husein yang videonya viral karena meminta hal yang “aneh” kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam sebuah acara pencegahan korupsi yang dihelat Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (11/11/20212), Bupati Banyumas meminta KPK tidak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebelum KPK memanggil kepala daerah yang bersangkutan.

Menurut Husein, jika KPK menemukan sebuah kasus, alangkah baiknya jika KPK memanggil lebih dulu para kepala daerah yang menjadi target OTT untuk diingatkan. Kalau si kepala daerah ini bisa berubah, ya dilepaskan saja. Tapi jika kelakuannya tidak berubah, ya monggo ditangkap. 

Husein maju Pilkada 2018 diusung PDIP, Nasdem, dan Demokrat. Berpasangan dengan Tri Lastiono, Husein unggul 55,79 persen atas pasangan lawannya.

Begitu video ini beredar luas dan mengundang keprihatinan, Husein mengatakan bahwa ucapannya tidak dimuat secara utuh. Menurut dia, pernyataannya itu disampaikan dalam konteks pencegahan korupsi, bukan penindakan. 

Husein berpendapat, OTT hanya akan menghapus dan menghilangkan potensi daerah. Bisa jadi kepala daerah yang di-OTT KPK punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya.

Pembangunan di daerah yang terkena OTT pasti akan berjalan lambat karena aparat pemerintah daerah itu jadi takut berinovasi. Suasana jadi mencekam. 

Husein menyarankan, sebelum di-OTT kepala daerah ini diperlihatkan kerugian negara yang terjadi dan meinta agar si kepala daerah mengembalikan kerugian negara. Kalau perlu lima kali lipat sehingga bangkrut dan kapok untuk korupsi lagi, bahkan hukuman mati.

Ia menambahkan, jika saran yang disampaikannya ini tidak dipertimbangkan, ia khawatir 90 persen kepala daerah akan bermasalah dengan KPK.

Kesalahan sekecil apapun pasti akan ditemukan pada seorang presiden hingga kepala daerah. Padahal, begitu banyak tangggungjawab yang diemban.

Baca juga: Videonya Minta KPK Beri Peringatan Sebelum OTT Viral, Ini Penjelasan Bupati Banyumas

 

Menjungkirbalikkan logika

Pernyataan yang disampaikan Bupati Banyumas ini seakan menjungkirbalikkan logika sederhana yang dipahami publik.

Entah Bupati Banyumas yang terlalu maju pemikiran dan gagasannya atau memang wacana tersebut sengaja dilemparkan ke publik agar KPK dan masyarakat diminta semakin permisif dengan korupsi.

Andai saja Bupati Banyumas itu mau ingat dengan sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik menjadi kepala daerah dulu, tentu logika yang dibangunnya tidak akan jungkir balik seperti ini.

“Demi Allah saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.

Sumpah atau janji jabatan kepala daerah yang termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota ini tentu sudah dipikirkan dengan matang oleh konseptornya agar para kepala daerah paham dengan tugas dan kewajiban yang diembannya.

Berbuat “sebaik-baiknya” dan “seadil-adilnya” itu saja sudah mengandung makna bahwa kepala daerah harus bekerja dengan patut, tidak tercela, tidak boleh menyimpang, profesional serta menjadi pengayom bagi warga yang patut ditolong.

Makna yang lebih luas adalah penerapan good governance.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Regional
Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Regional
Libur Tahun Baru, Pemprov Jabar Perketat Penjagaan Tempat-tempat Viral Pariwisata

Libur Tahun Baru, Pemprov Jabar Perketat Penjagaan Tempat-tempat Viral Pariwisata

Regional
Pemprov Jabar Gagas Program Kualifikasi Kepsek Berintegritas Pertama di Indonesia

Pemprov Jabar Gagas Program Kualifikasi Kepsek Berintegritas Pertama di Indonesia

Regional
Program 'Jangkar', Upaya Dompet Dhuafa Berdayakan Perajin Rotan di Majalengka

Program "Jangkar", Upaya Dompet Dhuafa Berdayakan Perajin Rotan di Majalengka

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.