UGM Bentuk Tim Usut Dugaan Pelecehan Eks Anggota LAMRI

Iva menerangkan, UGM punya komitmen kuat terkait dengan penanganan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Bahkan sebelum Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021, UGM sudah membuat Surat Keputusan Rektor Nomor 1 tahun 2020 tentang penangganan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kampus.

"Itu sudah berjalan, ada beberapa yang sudah kita tindak tegas dari laporan semenjak 2020 itu. Ada beberapa yang sudah terproses dan mendapatkan sanksi tegas," ucapnya.

Menurut Iva, UGM fokus dan konsen terhadap penanganan tindak kekerasan serta pelecehan seksual. Terutama UGM konsen pada memberikan perlindungan pada penyintas.

Apa pun yang dibutuhkan penyintas, lanjut Iva, akan didukung UGM dalam upaya penanganan awal, sembari tim komite etik bekerja untuk mengkaji.

"Begitu ada pelaporan, maka ULT selama tiga hari pertama itu akan melakukan asesmen terhadap kebutuhan penyintas, misalnya perlu penanganan psikologi, atau kesehatan kita akan siapkan. Perlu jaminan keamanan UGM juga menyiapkan rumah aman, kalau butuh tim hukum, tim hukum UGM siap mendampingi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, sebuah unggahan berisi pernyataan sikap dan pemberitahuan kepada publik yang dikeluarkan Laskar Mahasiswa Republik Indonesia (LAMRI) Surabaya viral di media sosial, Selasa (2/10/2021).

Unggahan @lamrisurabaya itu beberapa slide unggahan yang menjelaskan sikap organisasi memberhentikan keanggotaan seorang anggota laki-laki berinisial AS sebagai anggota LAMRI sejak 2018.

Alasan pemberhentian karena AS terlibat aksi kekerasan seksual kepada lima remaja perempuan pada periode 2014 hingga 2021.

Unggahan tersebut menjelaskan rinci dari waktu, lokasi, dan kronologi pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan AS, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan LAMRI kepada empat korban.