Ia menambahkan, sejatinya dana pilkades sudah dianggarkan di APBD 2021. Karena, Pilkades serentak tahap kedua memang direncanakan digelar tahun ini.
Namun, karena adanya pandemi akhirnya terpaksa harus diundur dan anggaran tersebut juga dialihkan untuk kegiatan mendesak.
”Untuk anggaran kegiatan pilkades tahun ini yang masih tersisa sekitar Rp 500 juta. Anggaran itu melekat di Dinas PMD," kata Jurianto.
Sedangkan untuk pelaksanaan pilkades, anggarannya masih menunggu tahun anggaran 2022. Pilkades serentak tahap II akan digelar pada 17 Februari 2022.
Bentuk Kepanitiaan Penerapan Prokes
Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko menjelaskan, pelaksanaan pilkades serentak di 253 desa di Kabupaten Probolinggo dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman, Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021.
Untuk persiapan penyelenggaraan pilkades, Pemkab Probolinggo membentuk panitia kabupaten yang segera disahkan bersamaan dengan terbitnya penetapan desa pilkades.
Baca juga: Tuntut Kepastian Pilkades, Apdesi dan Ratusan Orang Geruduk Kantor Bupati Probolinggo
“Kecukupan berkas yang dilengkapi sebagian pendaftar calon kepala desa dapatnya menjadi perhatian semua pihak. Masa klarifikasi dan penelitian berkas selama 40 hari kerja agar instansi terkait memaksimalkan pelayanan dan penelitian hasil verifikasi dan validasinya,” kata Timbul dalam siaran tertulis.
Pada 24 kecamatan telah terbentuk kepanitiaan dengan penerapan ketat protokol kesehatan di setiap tahapan pilkades.
“Panitia pemilihan desa pada 253 desa dan 1876 TPS, hak suara peserta pilkades serentak sekitar 765.825 hak pilih dengan penerapan protokol kesehatan,” jelas Timbul.
“Kegiatan monitoring evaluasi dan pemantapan dilakukan terhadap simulasi tentang tahapan pendaftaran bakal calon dengan penerapan protokol kesehatan, aman Covid -19 dan penerapan 5M serta pemantapan terhadap tekhnis pelaksanaannya,” tutup Timbul.
Sebelumnya, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Probolinggo bersama ratusan orang menggeruduk Kantor Bupati Probolinggo di Kecamatan Kraksaan, Senin (18/10/2021).
Apdesi menuntut kepastian jadwal Pilkades serentak tahap II di 251 desa di Kabupaten Probolinggo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.