Tujuh kasus Covid-19 itu berasal dari lima sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Lima sekolah tersebut antara lain dari SMP Negeri, SMP swasta, dua SD Negeri dan SD swasta.
"Itu kan bukan tertular di sekolah tapi dari keluarga. Siswa lainnya sudah di-tracing semua negatif, guru juga negatif. Dari lima sekolah itu per sekolah itu ada antara 1 atau 2 orang yang positif Covid-19. Jadi tidak ada klaster," kata Gunawan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (22/9/2021).
Kasus Covid-19 di Kota Semarang itu, kata Gunawan, tak membuat PTM di Kota Semarang dihentikan.
"PTM berjalan seperti biasa dengan aturan yang sudah ditentukan. Bahkan, mulai pekan ini siswa yang masuk sudah mulai ada penambahan dengan pembatasan tetap 50 persen," jelasnya.
Namun, pihaknya mengimbau kepada para guru dan siswa tidak memaksakan diri ke sekolah jika kondisi sedang tidak sehat.
Baca juga: Muncul Klaster PTM di Jepara, Bupati: Belajar Tatap Muka Kita Hentikan Dulu
Seperti diketahui, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi terpaksa menghentikan semua proses persiapan PTM yang telah berjalan selama beberapa pekan.
Hal itu dilakukan Dyah setelah ada 90 siswa SMPN 4 Mrebet Purbalingga terkonfirmasi positif Covid-19.
Selain itu, sebanyak 61 siswa SMPN 3 Mrebet Purbalingga juga dinyatakan positif Covid-19.
Para siswa tersebut terpaksa menjalani isolasi terpusat di gedung sekolah mulai Selasa (21/9/2021).
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersikap tegas terkait munculnya klaster PTM di sejumlah wilayah itu.
Ganjar meminta dengan tegas untuk menghentikan keguatan PTM yang tak berizin atau belum dilaporkan.
"Yang tidak lapor, bubarkan. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, siapapun yang menggelar PTM tolong laporkan agar kami bisa melakukan pengecekan sejak awal," ujarnya, dilansir dari Antara, Rabu (22/9/2021).
Baca juga: Ada Siswa dan Guru Terpapar Covid-19, Ganjar Minta PTM dihentikan
Kritikan tajam juga dilontaran oleh anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto.
Dirinya melihat, klaster PTM di Jawa Tengah mesti disikapi serius oleh pemerintah daerah.
"Stop dulu PTM, kesiapan sekolah dievaluasi. Kalau memang klaster besar maka PTM di wilayah tersebut hendaknya dihentikan dulu semuanya," jelas Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.
(Penulis: Kontributor Semarang, Riska Farasonalia | Editor: Khairina, Michael Hangga Wismabrata)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.