Fakta Resepsi Anggota DPR Luluk Dibubarkan Satpol PP di Solo, Komentar Gibran hingga Minta Maaf

Kompas.com - 10/08/2021, 14:23 WIB

Michael Hangga Wismabrata

Editor

Lihat Foto

Pengamat sosiologi dari Universitas Nahdatul Ulama, Luluk Nur Hamidah, ketika ditemui di wisma Kemenpora, Jakarta, Senin (29/2/2016). Ia mengatakan bahwa pernyataan provokatif yang berisi kebencian atas dasar suku, agama, ras dan golongan menjadi faktor pemicu terbesar aksi terorisme. (Kristian Erdianto)

KOMPAS.com - Acara resepsi pernikahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Luluk Nur Hamidah di salah satu restoran di Jalan Slamet Riyadi, Solo, dibubarkan Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Menurut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, pihak penyelenggara sudah kooperatif untuk menghentikan acara.

"Pokoknya kemarin beliau sudah mau kooperatif. Kita menahan diri dulu,” kata Gibran," ujarnya singkat, Senin (9/8/2021).

Sementara itu, menurut Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso, telah melanggar peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

"Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa pejabat harus menjadi contoh. Bahkan bila ada undangan, meski dari pejabat saya tidak akan datang karena melanggar PPKM," kata Teguh, dilansir dari TribunSolo.com.

"Kalau saya datang maka hanya untuk membubarkan," tambahnya.

Kronologi

PIXABAY Ilustrasi

Dilansir dari KompasTV, acara resepsi itu merupakan pernikahan Luluk Nur Hamidah, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kepala Satpol PP Kota Solo Arif Darmawan menjelaskan, saat itu anggotanya telah datang ke lokasi dan mengingatkan tamu dan keluarga mempelai untuk tidak menggelar acara resepsi selama PPKM Level 4.

Saat itu, kata Arif, pihak event organizer (EO) dan keluarga mempelai sepakat untuk pindah ke KUA.

Namun setelah dari KUA, para tamu dan pihak keluarga kembali lagi ke lokasi resepsi di Java Terrace Kitchen.

"Pihak penyelenggara sudah kami imbau untuk bubar, namun ternyata mereka kembali lagi," katanya, Senin (9/8/2021).

Terkait hal itu, Arif berencana akan memanggil pihak penyelenggara pernikahan.

"Nanti penyelenggara akan kami panggil," ujarnya.

Arif menegaskan, pembubaran itu sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Solo Nomor 067/ 2377 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Dalam SE itu disebutkan kegiatan akad nikah/ pencatatan perkawinan pemberkatan dihadiri maksimal 10 orang termasuk pengantin dengan membawa hasil uji negatif swab PCR atau swab antigen paling lama 1x 24 jam setiap individu dengan jaga jarak antar orang paling sedikit dua meter dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

"Pegangan kita tetap SE Wali Kota bahwa sampai dengan saat ini di level 4 Forkompimda menghendaki tidak boleh ada kegiatan akad nikah yang dilakukan di luar KUA, tempat ibadah yang ditunjuk dan Dispendukcapil," kata Arif.