Cabuli Siswi SD di Mobil, Pemilik Toko Kelontong Terancam 15 Tahun Penjara

BLITAR, KOMPAS.com - Seorang pria pemilik toko kelontong di Kabupaten Blitar ditangkap karena diduga mencabuli siswi kelas IV sekolah dasar (SD) yang merupakan anak tetangganya.

I (60), warga Kecamatan Wlingi, sudah hampir dua pekan mendekam di tahanan Polres Blitar.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Ipda Linar Tiwi mengatakan, I mengajak korban yang berusia sembilan tahun itu membeli bensin pada awal Juli.

I mengajak korban membeli bensin di sebuah SPBU di Kota Blitar yang berjarak 20 kilometer dari rumahnya.

Pelaku meminta izin kepada ayah korban yang sedang sakit.

Baca juga: Kendala Polisi Ungkap Kasus Vandalisme Baliho Puan Maharani di Blitar

Namun, di perjalanan I mencabuli korban. Saat itu, korban merengek minta pulang.

I lalu menghentikan mobilnya di jalan sepi dekat area persawahan di Kecamatan Gandusari. Linar menambahkan, I mencabuli korban di dalam mobil.

"I mencium korban dengan alasan untuk menenangkan korban. Tapi setelah itu, pengakuan I, kemudian timbul hasrat birahinya," kata Linar saat dihubungi, Selasa (27/7/2021) malam.

Bersama korban, I melanjutkan perjalanan untuk berbelanja bensin. Sesampainya di rumah, I memberikan uang Rp 14.000 ke korban sebelum turun dari mobil.

Linar menjelaskan, keluarga korban adalah keluarga kurang mampu. Ayah korban sakit-sakitan dan tidak bekerja.

Ibu korban, Y, bekerja sebagai pembantu yang berangkat pagi dan pulang ke rumah malam hari.

Hampir dua pekan setelah kejadian itu, Y membuat laporan ke polisi.

"Kita segera lakukan visum ke korban, dan besoknya kita tangkap pelaku di rumahnya, tanggal 17 Juli," ujarnya.

Baca juga: Menyamar Jadi Pembeli, Tim Kejaksaan Tangkap Penjual Tabung Oksigen yang Patok Harga Tinggi di Surabaya

Menurut Linar, I mengakui perbuatannya.

Polisi menjerat I, pria yang berkeluarga itu dengan Pasal 82 atau Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling sedikit lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.