Ketua DPRD Alor Laporkan Bupati Amon Djobo soal Kasus Marahi Risma

KUPANG, KOMPAS.com - Ketua DPRD Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Enny Angrek, mendatangi Mabes Polri, Kamis (17/6/2021) kemarin.

Kedatangan Enny, untuk melaporkan Bupati Alor Amon Djobo di Bareskrim Polri terkait video viral Amon memarahi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Kemarin saya lapor ke Mabes Polri mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB. Laporan saya itu sifatnya pengaduan," kata Enny, kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021) pagi.

Saat mendatangi Mabes Polri, Enny didampingi tokoh Pemuda Timor Likky, sesepuh asal NTT Frans serta Ketua Umum dan Sekjen Relawan Solidaritas Merah Putih Silvester Matutina dan Kamal.

Baca juga: Ketua DPRD Alor soal Bupati Marah: Itu Tidak Menunjukkan Budaya Kita yang Punya Tata Krama Menerima Tamu

Enny mengaku, di Mabes Polri dia mengadukan semua tindakan Amon Djobo dalam video yang sempat viral itu.

Enny pun membawa sejumlah barang bukti untuk diserahkan ke penyidik, seperti rekaman video pernyataan Bupati Alor yang sempat viral di media sosial maupun berita-berita yang dimuat di sejumlah media.

"Kemarin saya di lantai 15, lantai 10 dan lantai 4 Mabes Polri dan bertemu dengan penyidik termasuk juga dari Cyber," kata Enny.

Menurut Enny, langkah hukum yang diambilnya lantaran ada desakan dari masyarakat NTT yang resah dan kecewa dengan sikap Amon tersebut.

Enny mengaku, selain dirinya, ada juga sejumlah pihak yang melaporkan Amon ke Mabes Polri seperti LSM dan pecinta Risma.

"Ada forum lainnya juga buat pengaduan, sehingga nanti Bareskrim akan mengkaji dan akan bentuk tim khusus karena semua pejabat negara," kata Enny.

Sebelumnya, sebuah video berdurasi 3 menit 9 detik yang berisi Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo marah terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini, beredar di media sosial.

Baca juga: Respons Mensos Risma soal Kemarahan Bupati Alor: Bantuan Bencana Bisa Lewat Mana Saja

Dalam video itu, terlihat Amon marah terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian tersebut.

Amon marah, karena bantuan PKH itu diurus oleh DPRD Alor.

Amon menuding, pihak Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah.

Amon pun mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial dari Kabupaten Alor.