Kasus Bupati Alor Marah ke Staf Kemensos dan Risma, Sudah Minta Maaf, hingga PDI-P Cabut Dukungan

"Seharusnya mereka videokan secara lengkap, bukan sepenggal-penggal yang nantinya memprovokasi. Videonya juga dibuat lengkap sehingga alurnya jelas. Setelah marah saling memaafkan dan omong baik-baik dan semuanya berjalan dengan baik," sebut dia.

Usai meminta maaf, Bupati Amon dan dua staf Kemensos itu saling berpelukan.

Tanggapan ketua DPRD

Ketua DPRD Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Enny Anggrek menanggapi tudingan Bupati Alor Amon Djobo soal bantuan dari Kementerian Sosial yang disalurkan melalui DPRD.

Enny menyebut, apa yang disampaikan Amon tidak benar.

"Itu bukan bantuan PKH, tapi bantuan bencana secara langsung oleh Presiden melalui Kementerian Sosial," kata Enny kepada Kompas.com, Rabu (2/6/2021).

Enny memaparkan ada perbedaan antara bantuan PKH dan bantuan bencana.

Menurutnya, bantuan PKH diberikan langsung dan masuk ke nomor rekening masyarakat.

Sedangkan bantuan bencana ini berupa sembako dan didistribusikan ke korban bencana alam.

Dirinya mengaku ditelepon langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini pada 5 April 2021 atau sehari setelah bencana Badai Seroja.

Baca juga: Namanya Disebut Saat Bupati Amon Marah pada Menteri Risma, Ini Kata Ketua DPRD Alor

Saat itu, lanjut Enny, Bupati Alor dan Sekda Alor tidak bisa dihubungi oleh Menteri Risma, sehingga Risma pun meneleponnya.

Ketika itu, kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan pengiriman bantuan sosial bagi korban bencana dari Jakarta maupun Surabaya.

Dalam kondisi seperti itu, Enny mengaku minta saja bantuan paket dari Dolog Kabupaten Alor untuk disalurkan.

Menanggapi informasi dari Enny, Risma kemudian meminta pihak Dolog untuk segera mendistribusikan bantuan itu kepada masyarakat yang menjadi korban bencana.

Penjelasan Risma

Risma mengatakan, bantuan yang diurus oleh DPRD Alor saat itu adalah bantuan bencana banjir bandang dan siklon tropis seroja di NTT, bukan bantuan PKH.