Kasus Bupati Alor Marah ke Staf Kemensos dan Risma, Sudah Minta Maaf, hingga PDI-P Cabut Dukungan

KOMPAS.com - Video berdurasi 3 menit 9 detik yang berisi Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo marah terhadap Staf Kementerian Sosial (Kemensos) dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, beredar di grup media sosial.

Amon dalam video itu marah terkait bantuan sosial yang diberikan Kemensos melalui DPRD Alor.

Amon menuding, pihak Kemensos tidak menghargai Pemerintah Daerah Alor.

Amon pun mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya.

Menurut Amon, dia memarahi staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor.

Baca juga: Video Viral Bupati Alor Marah terhadap Menteri Risma dan Usir Staf Kemensos

"Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang bagi," kata Amon, saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (1/6/2021).

Amon menuturkan, bantuan itu diberikan ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor kepada warga di wilayahnya, pasca badai seroja menerjang pada awal bulan April 2021 lalu.

Dia pun menyayangkan bantuan itu sebenarnya sifatnya kemanusiaan, tapi dikasih ke partai politik.

Langsung minta maaf

Kompas.com/Sigiranus Marutho Bere Bupati Alor Amon Djobo (tengah) didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT (kanan) dan Kepala Dinas Pariwisata kabupaten Alor (kiri)

Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Soni Alelang mengatakan, video viral yang memperlihatkan Bupati Amon Djobo memarahi dua staf Kementerian Sosial dan Menteri Sosial Tri Rismaharini tak ditampilkan secara utuh.

"Saya juga ada di lokasi saat itu, jadi saya tahu persis kejadiannya seperti apa," ungkap Soni, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/6/2021) malam.

Saat kejadian, kata Soni, dirinya bersama bupati dan sejumlah pejabat lainnya sedang menyusun surat untuk Presiden Jokowi.

Surat itu berisi tentang kekecewaan Pemkab Alor terhadap Menteri Risma yang mengirim bantuan kemanusiaan melalui DPRD.

Baca juga: Bupati Alor Marah ke 2 Staf Kemensos dan Risma, Sekda: Setelah Itu Bupati Langsung Minta Maaf

Di saat itu, kata dia, datanglah dua staf Kemensos. Sehingga, kata dia, Bupati melampiaskan kekesalan itu ke staf Kemensos.

Namun, setelah itu, bupati meminta maaf kepada kedua staf Kemensos itu.

"Seharusnya mereka videokan secara lengkap, bukan sepenggal-penggal yang nantinya memprovokasi. Videonya juga dibuat lengkap sehingga alurnya jelas. Setelah marah saling memaafkan dan omong baik-baik dan semuanya berjalan dengan baik," sebut dia.

Usai meminta maaf, Bupati Amon dan dua staf Kemensos itu saling berpelukan.

Tanggapan ketua DPRD

Ketua DPRD Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Enny Anggrek menanggapi tudingan Bupati Alor Amon Djobo soal bantuan dari Kementerian Sosial yang disalurkan melalui DPRD.

Enny menyebut, apa yang disampaikan Amon tidak benar.

"Itu bukan bantuan PKH, tapi bantuan bencana secara langsung oleh Presiden melalui Kementerian Sosial," kata Enny kepada Kompas.com, Rabu (2/6/2021).

Enny memaparkan ada perbedaan antara bantuan PKH dan bantuan bencana.

Menurutnya, bantuan PKH diberikan langsung dan masuk ke nomor rekening masyarakat.

Sedangkan bantuan bencana ini berupa sembako dan didistribusikan ke korban bencana alam.

Dirinya mengaku ditelepon langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini pada 5 April 2021 atau sehari setelah bencana Badai Seroja.

Baca juga: Namanya Disebut Saat Bupati Amon Marah pada Menteri Risma, Ini Kata Ketua DPRD Alor

Saat itu, lanjut Enny, Bupati Alor dan Sekda Alor tidak bisa dihubungi oleh Menteri Risma, sehingga Risma pun meneleponnya.

Ketika itu, kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan pengiriman bantuan sosial bagi korban bencana dari Jakarta maupun Surabaya.

Dalam kondisi seperti itu, Enny mengaku minta saja bantuan paket dari Dolog Kabupaten Alor untuk disalurkan.

Menanggapi informasi dari Enny, Risma kemudian meminta pihak Dolog untuk segera mendistribusikan bantuan itu kepada masyarakat yang menjadi korban bencana.

Penjelasan Risma

KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan Tri Rismaharini mengunjungi Gedung Indonesia Menggugat, Jalan viaduct , Kota Bandung, Rabu (2/6/2021).

Risma mengatakan, bantuan yang diurus oleh DPRD Alor saat itu adalah bantuan bencana banjir bandang dan siklon tropis seroja di NTT, bukan bantuan PKH.

Saat bantuan tersebut dikirimkan, kata Risma, ia sama sekali tidak bisa menghubungi siapa pun, baik staf Kemensos maupun pihak Pemerintah Kabupaten Alor.

"Saya mengirim barang saat itu dari Jakarta jauh, kita kepengin cepat, jadi kita kirim dari Surabaya, karena kalau dari Surabaya angkutan itu gratis. Tapi kita tidak bisa masuk ke pulau itu (Alor). Saya hubungi bagaimana kondisi di sana, karena hampir seluruh NTT kena, saya hubungi kepala dinas, staf saya, enggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus," kata Risma kata Risma saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Viaduct, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/6/2021).

Selain jaringan terputus, menurut Risma, kendaraan pengangkut bantuan untuk bencana di NTT juga terhambat di pelabuhan karena kondisi cuaca yang buruk.

Baca juga: Soal Video Kemarahan Bupati Alor, Ini Jawaban Mensos Risma

Di tengah ketidakjelasan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek menawarkan pertolongan agar bantuan untuk korban bencana bisa cepat diterima masyarakat Alor.

"Saat itu kemudian adalah Ketua DPRD (Alor) menyampaikan kami butuh bantuan, tapi tidak bisa (masuk). Beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti'," kata Risma.

Risma pun akhirnya menyetujui tawaran tersebut agar bantuan bisa cepat diterima masyarakat terdampak bencana.

PDI-P cabut dukungan untuk Bupati Alor

PDI-P Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mencabut dukungan terhadap Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo.

"Surat pencabutan rekomendasi dan dukungan itu dikeluarkan hari ini dan ditandatangani oleh Sekjen PDI Pak Hasto. Surat itu ditujukan kepada kami," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek kepada Kompas.com, Rabu (2/6/2021) malam.

Enny menyebut, ada beberapa alasan PDI-P mencabut dukungan itu, yakni selama kepemimpinan Amon, ada beberapa tindakan tidak terpuji yang dilakukan Bupati Alor dua periode itu.

Baca juga: Buntut Video Viral Bupati Alor Marahi 2 Staf Kemensos dan Risma, PDI-P Cabut Dukungan

Di antaranya, mengusir dua staf Kementerian Sosial dan aparat TNI.

"Tentu dengan keputusan DPP PDI-P, kami sebagai pengurus DPC PDI-P Kabupaten Alor akan segera menjalankan," kata Enny.

(PENULIS: SIGIRANUS MARUTHO BERE, PUTRA PRIMA PERDANA | EDITOR: DHERI AGRIESTA, PYTHAG KURNIATI, ABBA GABRILLIN)