Gugatan CPNS Penyandang Tunanetra Baihaqi Ditolak PTUN Semarang

SEMARANG, KOMPAS.com - Gugatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) penyandang tunanetra Muhammad Baihaqi (35) ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada Rabu (24/2/2021).

Keputusan tersebut dinilai belum menyentuh sama sekali substansi diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Pendamping dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang Syamsuddin Arif mengatakan, setiap difabel berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum.

Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 12 dan 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi menjadi UU No. 19 Tahun 2011.

"Alasan NO karena berdasarkan gugatan yang daluarsa melebihi ketentuan waktu pengajuan selama 21 hari yang diatur oleh UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," jelsnya dalam siaran pers, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Terkait Penetapan Bupati Terpilih Orient Riwu Kore, KPU Sabu Raijua Digugat ke PTUN

Sebelumnya, melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang, Baihaqi menggugat Sekda Jawa Tengah ke PTUN Semarang.

Baihaqi dinyatakan gugur dalam seleksi CPNS tahun 2020 meski dirinya meraih nilai tertinggi pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Baihaqi dicoret dari seleksi CPNS karena dinilai tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan surat pengumuman Sekda Jawa Tengah selaku penyelenggara CPNS, Baihaqi gugur karena salah memilih jenis formasi.

Yang dilamar adalah formasi khusus difabel daksa, sedangkan Baihaqi merupakan seorang difabel netra.