Gubernur DIY Sultan HB X Siap Dialog dengan ARDY, Dimediasi Ombudsman RI

Kompas.com - 17/02/2021, 23:05 WIB
Kadarmanta Baskara Aji saat ditemui di kompleks kepatihan, Yogyakarta Kompas.com/Wisang Seto PangaribowoKadarmanta Baskara Aji saat ditemui di kompleks kepatihan, Yogyakarta

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) siap menjadi mediator antara Pemerintah DIY dengan ARDY terkait disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka. Aturan itu dianggap tidak demokratis.

"Saya kira kalau tadi apa yang disampaikan dialog dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Pak Gubernur, Pak Budi (Kepala Biro Hukum DIY), seperti yang disampaikan pak Budi dan intinya kalau memang diperlukan, dimediasi oleh ORI untuk kita bertemu. Pak Gubernur prinsipnya siap. Kapan saja, mau di mana, untuk dialog enggak ada masalah," ujar Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, setelah bertemu dengan Ombudsman RI, di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: ARDY Laporkan Gubernur DIY Sultan HB X ke Komnas HAM

Menurut Aji, disahkannya Pergub no 1 tahun 2021 bertujuan bukan untuk membatasi seseorang untuk melakukan aktivitas di Yogyakarta.

Selain itu, dirinya menyampaikan, pemerintah daerah adalah milik masyarakat sehingga jika ada yang merasa keberatan dengan Pergub tersebut pihaknya membuka pintu dialog dengan siapa saja.

"Tujuan kita ini kan bukan untuk melakukan pembatasan terhadap seseorang untuk melakukan aktivitas di Yogyakarta. Sebetulnya bukan itu. Kita ini ingin supaya, mari kita dialogkan kalau memang ada hal yang perlu kita sepakati bersama," kata dia.

Disinggung terkait pelaporan Gubernur DIY ke Komnas HAM oleh ARDY, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Aji juga siap untuk memberikan penjelasan kepada Komnas HAM.

"Saya kira enggak ada masalah, itu hak kan. Jadi silakan saja kalau kemudian nanti kami harus memberikan penjelasan terkait dgn laporan mereka," kata dia.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY Budhi Masturi menyampaikan, pihaknya bertemu dengan Pemerintah DIY untuk meminta penjelasan latar belakang Pergub No 1 Tahun 2021, seperti landasan filosofis, sejarah, yuridis dan sosiologis.

Budhi mengatakan, selain meminta penjelasan, pihaknya juga melihat apakah dari Pergub ini berdampak dengan pelayanan publik dalam konteks penyampaian hak-hak aspirasi warga.

"Apakah pergub itu nanti berimplikasi terhadap pelayanan publik dalam konteks penyampaian hak-hak aspirasi warga. Itu yang akan kita kaji. Pada tahap pertemuan ini kita baru mendengarkan background, filosofi, histori, yuridis dan sosiologis Gubernur sebagai pembuat kebijakan yang melatarbelakangi terbitnya kebijakan Pergub no 1 thn 2021 itu," jelasnya.

Baca juga: Ganjar Tetapkan 17 Sekda Sebagai Pelaksana Harian Kepala Daerah di Jawa Tengah

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Seorang Pria Ditodong Pistol Mainan Usai Antar Pacar, Ponsel dan Uang Raib, Pelaku Ditangkap

Kronologi Seorang Pria Ditodong Pistol Mainan Usai Antar Pacar, Ponsel dan Uang Raib, Pelaku Ditangkap

Regional
Mumpung Harga Cabai Rawit Rp 90.000 Per Kg, Petani Beramai-ramai Memanen meski Belum Matang

Mumpung Harga Cabai Rawit Rp 90.000 Per Kg, Petani Beramai-ramai Memanen meski Belum Matang

Regional
5 Pasang Kepala Daerah di Kalsel Akan Dilantik secara Tatap Muka

5 Pasang Kepala Daerah di Kalsel Akan Dilantik secara Tatap Muka

Regional
Vaksinasi Tahap Kedua Digelar Awal Maret, Kadinkes Ambon: Kita Prioritaskan Lansia

Vaksinasi Tahap Kedua Digelar Awal Maret, Kadinkes Ambon: Kita Prioritaskan Lansia

Regional
Ancaman Erupsi Gunung Merapi Berubah, Obyek Wisata Ketep Pass Kembali Dibuka

Ancaman Erupsi Gunung Merapi Berubah, Obyek Wisata Ketep Pass Kembali Dibuka

Regional
Jelang Pelantikan, Bupati dan Wabup Terpilih Gunungkidul Jalani Swab Antigen

Jelang Pelantikan, Bupati dan Wabup Terpilih Gunungkidul Jalani Swab Antigen

Regional
Jelang Pelantikan, Gibran: Siapa Bilang Hari Pertama Senin, Besok Langsung Gas

Jelang Pelantikan, Gibran: Siapa Bilang Hari Pertama Senin, Besok Langsung Gas

Regional
Vaksinasi Covid-19 untuk Guru, Ganjar: Bagaimana Siswanya, Ikut Divaksin Tidak?

Vaksinasi Covid-19 untuk Guru, Ganjar: Bagaimana Siswanya, Ikut Divaksin Tidak?

Regional
Pakai APBD Senilai Rp 1,8 M, Pemkot Denpasar Lanjutkan Sewa Hotel untuk Pusat Karantina

Pakai APBD Senilai Rp 1,8 M, Pemkot Denpasar Lanjutkan Sewa Hotel untuk Pusat Karantina

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 25 Februari 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 25 Februari 2021

Regional
Demi Tutupi Hubungan Terlarang, Bayi 9 Bulan Dibunuh Ibu dan Selingkuhan

Demi Tutupi Hubungan Terlarang, Bayi 9 Bulan Dibunuh Ibu dan Selingkuhan

Regional
Ini Kegiatan yang Dilakukan Eri Cahyadi Jelang Dilantik Jadi Wali Kota Surabaya

Ini Kegiatan yang Dilakukan Eri Cahyadi Jelang Dilantik Jadi Wali Kota Surabaya

Regional
Geledah Rumah Tersangka Korupsi Migas Blok Mahakam, Kejati Kaltim Sita 3 Mobil Mewah

Geledah Rumah Tersangka Korupsi Migas Blok Mahakam, Kejati Kaltim Sita 3 Mobil Mewah

Regional
Seusai Mengantar Pacar, Pria di Palembang Ini Ditodong Pistol Mainan

Seusai Mengantar Pacar, Pria di Palembang Ini Ditodong Pistol Mainan

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 25 Februari 2021

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 25 Februari 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X