Tekan Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Tegas Batasi Mobilitas Warga

WONOGIRI, KOMPAS.com - Bupati Wonogiri Joko Sutopo meminta ketegasan pemerintah pusat membatasi mobilitas warga antarprovinsi.

Pasalnya, tingginya mobilitas warga antarprovinsi berdampak pada melonjaknya kasus Covid-19 di bumi gaplek. 

"Kami berharap ada ketegasan, kesinambungan dan integrasi dalam meminimalkan mobilitas warga antarkota dan provinsi untuk memutus mata rantai penularan covid-19," kata Jekek sapaan akrab Joko Sutopo saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (6/2//2021).

Baca juga: Bupati Wonogiri Tempatkan Satgas Covid-19 di Pasar Saat Jateng di Rumah Saja

Menurut Jekek, data statistik menunjukkan dari 2.790 kasus positif Covid-19 didominasi klaster perjalanan. 

Klaster perjalanan terbentuk lantaran tingginya mobilitas perantau yang mudik dari Jabodetabek ke Wonogiri.

"Tingginya mobilitas itu terlihat dari data perantau yang mudik ke Wonogiri bulan sebanyak 45.000 orang," jelas Jekek.

Terhadap fakta itu, kata Jekek, perlunya kebijakan strategis yang harus diambil oleh pemerintah pusat.

Pasalnya, pemerintah pusat memiliki otoritas untuk mengatur pembatasan mobilitas warga antarkota hingga antarprovinsi. 

Ia mencontohkan, pemerintah pusat dapat melarang mobilisasi warga antar daerah dalam jangka waktu tertentu.

Namun, kebijakan itu harus diikuti pembatasan pergerakan transportasi umum antardaerah. 

Ia mengkhawatirkan tidak adanya kebijakan pemerintah pusat mengatur mobilitas warga antarprovinsi akan menambah tingginya kasus Covid-19 dan warga yang meninggal terpapar virus corona. 

Apalagi, lanjutnya, ada libur Imlek yang jatuh di akhir pekan.

Baca juga: Satgas Covid-19 Purbalingga Bakal Razia Pemudik di Rumah Warga

Ia memprediksi akan terjadi peningkatan tajam perantau yang mudik ke Wonogiri. 

Rata-rata, kaum perantau yang mudik ke Wonogiri lantaran menghadiri hajatan yang digelar keluarga atau tetangga. 

Untuk meminimalisir penularan corona, saat ini Pemkab Wonogiri masih melarang warga menggelar hajatan.

Selain itu, tempat wisata dan ruang publik yang berpotensi menjadi tempat berkerumun seperti alun-alun masih ditutup.