Gerakan "Jateng di Rumah Saja", Bupati Wonogiri: Bagaimana Mengontrolnya

WONOGIRI, KOMPAS.com- Pemerintah Kabupaten Wonogiri akan menyosialisasikan usulan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait kebijakan dua hari dirumah untuk menurunkan kasus positif covid-19.

Hanya saja bila diterapkan siapa yang akan melakukan kontrol untuk memastikan setiap warga benar-benar tinggal di rumah selama dua hari.

“Kami bukan pada perspektif ikut atau menolak tetapi karena ini bagian dari ikhtiar ya nanti coba kami sosialisasikan. Tapi kami tidak memiliki perangkat untuk melakukan penegakan itu secara masif,” ujar Bupati Wonogiri Joko Sutopo kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Cegah Kerumunan, Ganjar Usulkan Gerakan Jateng di Rumah Saja Selama 2 Hari

Pria yang akrab disapa Jekek mengatakan, untuk memastikan seluruh warga dua hari berada di rumah bukanlah persoalan yang mudah. Butuh keterlibatan banyak orang disertai kejelasan perangkat aturan.

“Kontrolnya kan cukup berat. Bagaimana mengontrolnya. SDM kami terbatas dan petugas kami terbatas,” kata Jekek.

Jekek menuturkan, Pemkab Wonogiri memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengamankan seluruh lini terkait kebijakan dua hari tinggal di rumah.

Apalagi, bila kebijakan itu mengharuskan seluruh kendaraan tidak diperbolehkan masuk ke wilayah.

“Jelas tidak mungkin kami akan mengamankan seluruh lini. Apalagi menyetop seluruh kendaraan kami tidak memiliki otoritas karena itu kebijakan itu dari pusat,” tutur Jekek.

Baca juga: PPKM Tak Efektif, WFH Digunakan untuk Bepergian Keluar Kota

Jekek menyatakan,efektif tidaknya tinggal dua hari di rumah nanti akan dilihat bersama setelah program itu dilaksanakan.

Bagi Jekek, semestinya sebelum mengambil kebijakan itu, Pemprov Jateng mengevaluasi pelaksanaan PPKM di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dari data itu akan diketahui daerah mana saja yang mengalami kenaikan, penurunan hingga stagnan.

Dari hasil data statitstik itu, kata Jekek, dapat dilakukan dievaluasi penanganannya.

Bila tidak ada evaluasi, Jekek mengkhawatirkan kebijakan dua hari tinggal di rumah akan menjadi kebijakan spekulasi dan jadi perdebatan.

Maka sebelum kebijakan diambil sebaiknya seluruh kepala daerah harus sama persepsi terkait efektif tidaknya dan bentuk penegakannya.