Bayang-bayang AIDS di Papua Saat Pandemi Corona... Halaman 2

Kompas.com - 05/01/2021, 12:01 WIB

Rachmawati

Editor

Lihat Foto

Program pendampingan ibu hamil dengan HIV yang dilakukan Siti Maryam Rumkakir dan IPPI Papua Barat. (dok pribadi Siti Maryam)

Nisa, seorang ibu asal Papua yang terjangkit virus HIV/AIDS dari suaminya pada 2008, bersiap menghadiri misa Minggu di gereja, 10 Mei 2015. Nisa tinggal di Rumah Surya Kasih yang didirikan Bruder Agustinus Adil di Desa Waena untuk pasien HIV/AIDS.

Seorang perempuan yang terinfeksi HIV menyiapkan obat-obatannya di rumah penampungan di Jayapura, Provinsi Papua, 27 November 2008.

IPPI Papua Barat sosialisasi mengenai HIV pada perempuan di Keluarahan Matamalagi, Sorong Utara, Papua Barat sebelum pandemi.

Sumber VOA Indonesia

Aktivis HIV/AIDS ini mengatakan di Kota Jayapura memiliki sekitar 40 tempat hiburan dengan lebih dari 500 pekerja seks.

“Kita sosialisasi penyampaian informasi, kemudian melakukan skrining Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS. Untuk Kota Jayapura, sudah punya klinik khusus dan teman-teman pramuria ini sudah terjadwal dengan baik untuk melakukan pemeriksaan di Pusat Kesehatan Reproduksi (PKR) secara rutin,” tambah Vanda.

Ia juga mendesak agar Pemda Papua kembali berkonsentrasi menangani HIV/AIDS karena program yang sudah berjalan selama ini, tetap butuh dukungan.

Menurutnya ada risiko terlalu besar jika mengabaikan. Semua itu merupakan gangguan, di tengah Pemda yang terlalu konsentrasi ke Covid-19.

Papua Barat juga rentan

Selain di Papua, penanganan Covid-19 di Papua Barat juga menenggelamkan isu HIV/AIDS.

Siti Maryam Rumkakir, Koordinator Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Papua Barat mengatakan banyak program tahunan tidak terlaksana karena konsentrasi pemerintah daerah lebih banyak ke pandemi.

Tidak hanya itu, menurut Siti Maryam, pandemi juga menjadi persoalan bagi ODHA khususnya untuk perempuan yang akan melahirkan.

“Kalau untuk isu HIV atau program HIV untuk ibu dan anak yang saya pegang, untuk Papua Barat khususnya di kota Sorong, memang selama pandemi itu sangat bermasalah sekali untuk teman- teman perenpuan dengan HIV yang akan melakuan persalinan,” kata Siti Maryam.

Dia menjelaskan, prosedur yang sudah ditetapkan, seorang ODHA yang hamil, dengan status HIV di bawah enam bulan, dia harus melakukan persalinan dengan operasi sesar.

Namun masalah muncul ketika rumah sakit rujukan di kota Sorong yang memiliki kepedulian terhadap pasien HIV, terdampak Covid-19 dan pernah menutup layanan.

Siti Maryam mengakui ada beberapa rumah sakit swasta yang bisa melakukan pelayanan operasi sesar bagi ibu hamil dengan HIV/AIDS.

Namun pembayarannya melalui jalur umum. Sementara ODHA yang menjadi dampingan IPPI Papua Barat selama ini, mayoritas datang dari kelompok masyarkat miskin.

dok pribadi Siti Maryam IPPI Papua Barat sosialisasi mengenai HIV pada perempuan di Keluarahan Matamalagi, Sorong Utara, Papua Barat sebelum pandemi.

Mereka tidak akan mampu membayar biaya operasi yang mencapai belasan juta rupiah.

“Mereka memikirkan berkali-kali, harus mengikuti persyaratan untuk tidak menularkan ke anak tetapi dengan biaya yang mahal, atau ya sudah diam-diam melahirkan di dukun atau di rumah, tetapi resikonya besar buat anak,” jelas Siti Maryam.

Ia juga mengatakan adanya larangan berkerumum juga menghambat pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan.