SERANG, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Muhammad Nizar menilai, penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidaklah efektif mengendalikan kasus Covid-19.
Bahkan, Nizar menganggap, kebijakan PSBB yang terus diperpanjangan oleh Pemprov Banten hingga masuk ke jilid keempat hanya seremonial belaka.
"Penerapan PSBB sejak awal tidak efektif, hanya seremonial," kata Nizar kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp-nya. Senin (28/12/2020).
Baca juga: Kaleidoskop 2020: Kasus Kriminalitas di Banten yang Bikin Heboh, Madu Palsu hingga Praktik Aborsi
Nizar menyoroti lonjakan kasus dan munculnya klaster baru penularan virus corona di Banten.
"OTG yang tidak bisa dideteksi. lonjakan besar terjadi karena ada tracking. Namun, indikasi banyak yang terpapar dari OTG," ujar Nizar yang merupakan Ketua Komisi V DPRD Banten.
Meski demikian, politisi partai Gerindra itu juga melihat masih kurang sadarnya masyarakat menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.
"Seluruh stakeholder termasuk masyarakat harus punya kesadaran yang tinggi untuk menekan angka peningkatan kasus," ucapnya.
Tanggapan Pemprov Banten
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, PSBB diterapkan sebagai upaya pengendalian Covid-19.
Namun, kurangnya kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan membuat upaya pemerintah mengendalikan Covid-19 sia-sia.
"Sekarang yang pertama kita evaluasi kesadaran masyarakat. Kalau upaya (Pemprov) sudah luar biasa. Bahkan, membuat Perda sanksi prokes baik personal maupun perusahaan," ujar Andika ditemui Kompas.com.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.