Kompas.com - 04/12/2020, 12:24 WIB
Gubernur Babel Erzaldi Rosman saat menghadiri kegiatan RDP dengan sejumlah pejabat daerah hingga pemerintah pusat di Ruang Rapat Komisi IV DPR-RI, Jakarta, Kamis (3/12/20).
DOK. Humas Pemprov BabelGubernur Babel Erzaldi Rosman saat menghadiri kegiatan RDP dengan sejumlah pejabat daerah hingga pemerintah pusat di Ruang Rapat Komisi IV DPR-RI, Jakarta, Kamis (3/12/20).

KOMPAS.com – Gubernur Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman, menyatakan dukungannya terhadap putusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik Kapal Isap Produksi (KIP) yang dianggap telah merusak mata pencaharian nelayan.

"Kami sangat mendukung, baik itu tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Jika dibentuk Panitia khusus (Pansus) juga kami dukung,” ujar Erzaldi, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (04/12/2020).

Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri RDP dengan sejumlah pejabat daerah hingga pemerintah pusat di Ruang Rapat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Jakarta, Kamis (3/12/20).

Adapun kesepakatan diambil bersama anggota Komisi IV DPR RI, Bupati Bangka, Bupati Bangka Barat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI), dan Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP-RI).

Baca juga: Komisi IV Minta 6 Ketua RT di Babel Tak Ditahan dan Kegiatan Kapal Isap Dihentikan

Kesepakatan tersebut menyepakati keputusan penting dalam usaha menyelamatkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial di masyarakat, akibat tambang di wilayah perairan Kepulauan Babel.

Putusan itu memiliki tujuh poin kesepakatan yang ditujukan untuk menyelamatkan para nelayan, pariwisata, serta lingkungan dari kerusakan akibat tambang KIP PT Timah dan mitra di perairan Pulau Bangka

Sebelumnya, kelompok nelayan dan masyarakat di beberapa wilayah Pulau Bangka seperti Kabupaten Bangka dan Bangka Barat menyuarakan protes sebagai bentuk ketidaksetujuan mereka dengan beroperasinya Kapal Isap Produksi (KIP).

Pasalnya, aktivitas KIP dianggap merusak mata pencaharian mereka. Bahkan, diduga merusak potensi di dalamnya seperti terumbu karang dan habitat lainnya.

Baca juga: Antisipasi Covid-19 di Babel, 20 Alat Terapi Oksigen Disiagakan

Protes tersebut semakin besar hingga membuat Komisi IV DPR-RI datang dan melihat langsung kondisi di Babel.

Rombongan wakil rakyat ini mendapat keluhan tentang nelayan yang tak bisa lagi melaut, karena ikan sudah tak ada dan laut keruh tak berbentuk semenjak KIP beroperasi.

Sekarang, angin segar nampaknya bisa dirasakan nelayan dan masyarakat terdampak tambang.

Sebab, Gubernur Babel Erzaldi menginginkan hal yang sama dan mendukung putusan dalam RDP tersebut.

Lakukan penghentian operasional KIP

Salah satu dari tujuh poin kesepakatan hasil RDP menyebutkan, Komisi IV DPR RI mendorong semua pihak terkait untuk menghentikan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Bangka Belitung.

Pihak terkait yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat casu quo (c.q.) atau dalam hal ini Kementerian KKP, Kementerian LHK, serta Pemerintah Daerah (Pemda) c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka, dan Bupati Bangka Barat.

Hal ini berlaku pula kepada perusahaan lain yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan ekosistem perairan dan merugikan masyarakat atau nelayan.

Baca juga: Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Semua akan ditindak sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kalau bisa libatkan semua pihak, termasuk BUMN karena kami juga risau. Sebab, Wakil Gubernur (Wagub) kami jadi korban, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kami jadi tersangka,” ujar Erzaldi.

Akan lebih baik, lanjut dia, dalam tempo segera mungkin dengan adanya advice atau nasihat dari Penegakan Hukum (Gakkum), ditambah hasil rapat ini dapat membuat pihaknya lebih tegas mengatur daerahnya sendiri.

Sudah dibahas saat RZWP3K

Terkait KIP PT Timah, Gubernur Erzaldi mengungkapkan masalah ini sudah dibahas saat Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (RZWP3K).

“Kami sudah mengusulkan agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang di bawah 2 mil itu tidak ada, semua harus dicabut,” ujar Erzaldi.

Namun, kata dia, pada saat langkah pembahasan yang ke-32 dari 34 tahap, terjadilah perdebatan tarik-menarik, walaupun akhirnya apa yang diputuskan terasa berat bagi Pemda.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Regional
Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X