KILAS DAERAH

Terkait Polemik Kapal Isap Produksi di Babel, Gubernur Erzaldi Dukung Putusan RDP

Kompas.com - 04/12/2020, 12:24 WIB
Gubernur Babel Erzaldi Rosman saat menghadiri kegiatan RDP dengan sejumlah pejabat daerah hingga pemerintah pusat di Ruang Rapat Komisi IV DPR-RI, Jakarta, Kamis (3/12/20).
DOK. Humas Pemprov BabelGubernur Babel Erzaldi Rosman saat menghadiri kegiatan RDP dengan sejumlah pejabat daerah hingga pemerintah pusat di Ruang Rapat Komisi IV DPR-RI, Jakarta, Kamis (3/12/20).

KOMPAS.com – Gubernur Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman, menyatakan dukungannya terhadap putusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik Kapal Isap Produksi (KIP) yang dianggap telah merusak mata pencaharian nelayan.

"Kami sangat mendukung, baik itu tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Jika dibentuk Panitia khusus (Pansus) juga kami dukung,” ujar Erzaldi, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (04/12/2020).

Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri RDP dengan sejumlah pejabat daerah hingga pemerintah pusat di Ruang Rapat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Jakarta, Kamis (3/12/20).

Adapun kesepakatan diambil bersama anggota Komisi IV DPR RI, Bupati Bangka, Bupati Bangka Barat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI), dan Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP-RI).

Baca juga: Komisi IV Minta 6 Ketua RT di Babel Tak Ditahan dan Kegiatan Kapal Isap Dihentikan

Kesepakatan tersebut menyepakati keputusan penting dalam usaha menyelamatkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial di masyarakat, akibat tambang di wilayah perairan Kepulauan Babel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Putusan itu memiliki tujuh poin kesepakatan yang ditujukan untuk menyelamatkan para nelayan, pariwisata, serta lingkungan dari kerusakan akibat tambang KIP PT Timah dan mitra di perairan Pulau Bangka

Sebelumnya, kelompok nelayan dan masyarakat di beberapa wilayah Pulau Bangka seperti Kabupaten Bangka dan Bangka Barat menyuarakan protes sebagai bentuk ketidaksetujuan mereka dengan beroperasinya Kapal Isap Produksi (KIP).

Pasalnya, aktivitas KIP dianggap merusak mata pencaharian mereka. Bahkan, diduga merusak potensi di dalamnya seperti terumbu karang dan habitat lainnya.

Baca juga: Antisipasi Covid-19 di Babel, 20 Alat Terapi Oksigen Disiagakan

Protes tersebut semakin besar hingga membuat Komisi IV DPR-RI datang dan melihat langsung kondisi di Babel.

Rombongan wakil rakyat ini mendapat keluhan tentang nelayan yang tak bisa lagi melaut, karena ikan sudah tak ada dan laut keruh tak berbentuk semenjak KIP beroperasi.

Sekarang, angin segar nampaknya bisa dirasakan nelayan dan masyarakat terdampak tambang.

Sebab, Gubernur Babel Erzaldi menginginkan hal yang sama dan mendukung putusan dalam RDP tersebut.

Lakukan penghentian operasional KIP

Salah satu dari tujuh poin kesepakatan hasil RDP menyebutkan, Komisi IV DPR RI mendorong semua pihak terkait untuk menghentikan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Bangka Belitung.

Pihak terkait yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat casu quo (c.q.) atau dalam hal ini Kementerian KKP, Kementerian LHK, serta Pemerintah Daerah (Pemda) c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka, dan Bupati Bangka Barat.

Hal ini berlaku pula kepada perusahaan lain yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan ekosistem perairan dan merugikan masyarakat atau nelayan.

Baca juga: Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Semua akan ditindak sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kalau bisa libatkan semua pihak, termasuk BUMN karena kami juga risau. Sebab, Wakil Gubernur (Wagub) kami jadi korban, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kami jadi tersangka,” ujar Erzaldi.

Akan lebih baik, lanjut dia, dalam tempo segera mungkin dengan adanya advice atau nasihat dari Penegakan Hukum (Gakkum), ditambah hasil rapat ini dapat membuat pihaknya lebih tegas mengatur daerahnya sendiri.

Sudah dibahas saat RZWP3K

Terkait KIP PT Timah, Gubernur Erzaldi mengungkapkan masalah ini sudah dibahas saat Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (RZWP3K).

“Kami sudah mengusulkan agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang di bawah 2 mil itu tidak ada, semua harus dicabut,” ujar Erzaldi.

Namun, kata dia, pada saat langkah pembahasan yang ke-32 dari 34 tahap, terjadilah perdebatan tarik-menarik, walaupun akhirnya apa yang diputuskan terasa berat bagi Pemda.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Regional
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Regional
Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Regional
Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Regional
Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia

Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia

Regional
Walkot Madiun Prioritaskan Pembagian Daging Kurban untuk Warga Isoman

Walkot Madiun Prioritaskan Pembagian Daging Kurban untuk Warga Isoman

Regional
Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi

Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi

Regional
Jika Kasus Covid-19 Turun, Pemkot Semarang Akan Longgarkan Pembatasan

Jika Kasus Covid-19 Turun, Pemkot Semarang Akan Longgarkan Pembatasan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X