Urus E-KTP Jelang Pilkada, Warga Berkerumun di Kantor Disdukcapil Makassar

Kompas.com - 28/11/2020, 11:40 WIB
Kerumunan warga di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Makassar, Sabtu (28/11/2020). IstKerumunan warga di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Makassar, Sabtu (28/11/2020).

MAKASSAR, KOMPAS.com – Sejumlah warga berkerumun di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil) Makassar, Sulawesi Selatan, untuk melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Sabtu (28/11/2020).

Keramaian yang tidak menjaga jarak ini terlihat di halaman dan dalam Kantor Disdukcapil Makassar.

Mereka berbondong-bondong datang ke Kantor Disdukcapil setelah mendapat surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar.

Baca juga: Kerap Berseragam Polisi Saat Live di Medsos, Pria Paru Baya di Makassar Ditangkap

Dalam surat itu, KPU Makassar meminta warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) agar segera melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP di kantor camat masing-masing atau kantor Disdukcapil Makassar.

Surat tersebut ditandatangani Ketua KPU Makassar M Faridl Wajdi.

Kepala Disdukcapil Makassar Puspa Ariani mengatakan, sudah mendapat informasi terkait kerumunan di kantornya.

Dia juga telah  meminta petugas agar membubarkan dan menyuruh warga agar pulang ke rumahnya masing-masing.

“Sudah kami urai barusan. Berkas semua diterima dan warga pulang dan diambil besok di kantor kecamatan masing-masing. Bagi warga yang belum melakukan perekaman dan pengambilan KTP-el (e-KTP) agar mendatangi kantor kecamatan masing-masing, bukan di kantor Disdukcapil,” kata Puspa lewat pesan singkat, Sabtu.

Saat ditanya adanya pengumuman terkait pelayanan khusus e-KTP Dukcapil Makassar dan PTSP Balaikota Makassar pada Sabtu dan Minggu mulai 14 November sampai 6 Desember 2020, Puspa menyebut pengumuman tersebut tidak berlaku lagi.

Baca juga: Pelaku Pembunuhan yang Ditangkap di Makassar Terlibat Kasus Penipuan

Sementara itu, Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar mengatakan, surat tersebut memang benar adanya yang ditujukan kepada masing-masing warga yang masuk dalam DPT dan belum melakukan perekaman serta memiliki KTP-el.

Surat tersebut merupakan surat turunan dari surat dari KPU RI yang meminta kepada seluruh warga Indonesia untuk melakukan perekaman dan memiliki KTP-el.

“Memang surat itu ada diterbitkan KPU Makassar ke kantor kecamatan se Kota Makassar. Kemudian diteruskan dan ditujukan kepada warga yang belum melakukan perekaman dan memiliki KTP-el. Terkait tehnisnya, bukan lagi KPU Makassar dan itu kewenangan kantor kecamatan dan Disdukcapil Makassar,” terangnya. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Detik-detik Jazz Tabrak Truk Parkir hingga Membuat 1 Penumpang Tewas

Detik-detik Jazz Tabrak Truk Parkir hingga Membuat 1 Penumpang Tewas

Regional
Sulut Kembali Catatkan Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Diduga akibat Libur Akhir Tahun

Sulut Kembali Catatkan Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Diduga akibat Libur Akhir Tahun

Regional
Saat Bermain, Anak-anak Temukan Bagian Tubuh Diduga Korban Sriwijaya Air SJ 182

Saat Bermain, Anak-anak Temukan Bagian Tubuh Diduga Korban Sriwijaya Air SJ 182

Regional
Mesum di Kamar Hotel dengan Wanita Lain, Oknum PNS Digerebek Istri, Begini Ceritanya

Mesum di Kamar Hotel dengan Wanita Lain, Oknum PNS Digerebek Istri, Begini Ceritanya

Regional
Tipu Warga soal Jual Beli Tanah, Oknum Kades di Demak Ditahan

Tipu Warga soal Jual Beli Tanah, Oknum Kades di Demak Ditahan

Regional
Wakil Ketua DPRD Jadi Tersangka Kasus Perusakan Hutan

Wakil Ketua DPRD Jadi Tersangka Kasus Perusakan Hutan

Regional
Kapal Nelayan Karam Ditabrak Kapal Tanker, 12 ABK Hilang, Hanya 2 Selamat

Kapal Nelayan Karam Ditabrak Kapal Tanker, 12 ABK Hilang, Hanya 2 Selamat

Regional
Karyawan BRI Alihkan Dana KUR untuk Beli Motor Bekas, Negara Rugi Rp 1 M

Karyawan BRI Alihkan Dana KUR untuk Beli Motor Bekas, Negara Rugi Rp 1 M

Regional
Haji Permata Tewas Tertembak, Massa KKSS Datangi Bea Cukai Kepri

Haji Permata Tewas Tertembak, Massa KKSS Datangi Bea Cukai Kepri

Regional
Hari Ini Kasus Covid-19 di Bali Meroket, Tertinggi sejak Pandemi, Ini Penyebabnya

Hari Ini Kasus Covid-19 di Bali Meroket, Tertinggi sejak Pandemi, Ini Penyebabnya

Regional
Permukiman di Medan Ini Banjir Selama 1,5 Bulan, Begini Penjelasan Dinas PU

Permukiman di Medan Ini Banjir Selama 1,5 Bulan, Begini Penjelasan Dinas PU

Regional
Keraton Yogyakarta Bantah Adanya Pencopotan Jabatan GBPH Prabukusumo

Keraton Yogyakarta Bantah Adanya Pencopotan Jabatan GBPH Prabukusumo

Regional
Sedang Antre Diperbaiki, Satu Kapal Tongkang Batu Bara Kembali Terdampar di Tegal

Sedang Antre Diperbaiki, Satu Kapal Tongkang Batu Bara Kembali Terdampar di Tegal

Regional
Cabuli 13 Anak, Seorang Penjaga Masjid Diancam Hukuman Kebiri

Cabuli 13 Anak, Seorang Penjaga Masjid Diancam Hukuman Kebiri

Regional
Penyebar Kabar Hoaks Meninggalnya Mayor Sugeng Setelah Divaksin Ternyata Napi Kasus Pembunuhan, Pelaku Ditangkap

Penyebar Kabar Hoaks Meninggalnya Mayor Sugeng Setelah Divaksin Ternyata Napi Kasus Pembunuhan, Pelaku Ditangkap

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X