Pemeriksaan BPK di Pemkab Jember Terganggu, Tak Bisa Masuk Gudang Penyimpanan Barang

Selain itu, kata dia, BPK juga masih belum mendapatkan beberapa laporan pertanggungjawaban dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Salah satunya karena pelaksanaan kegiatan pencegahan Covid-19 ada kelonggaran, yakni sampai Desember.

“Karena ada kelonggaran itu, surat pertanggungjawaban (SPJ) belum didapat semua,” terang dia.

Baca juga: Komplotan Hacker yang Retas Situs KPU Jember Masih Berusia 14 Tahun

Kendati demikian, Muqit meminta pada seluruh OPD agar kelengkapan administratif jangan menunggu sampai akhir Desember.

Namun, sudah bisa cicil. Dia tak ingin Pemkab Jember kembali mendapatkan penilaian disclaimer dari BPK.

“Kalau data tidak lengkap, kita akan sulit, makanya saya memerintahkan sekda dan inspketorat untuk di back up semua data yang dibutuhkan BPK,” tutur dia.