Kata Gubernur Sumsel Soal Omnibus Law: Tadinya Saya Khawatir UMR Hilang, Ternyata Malah Dikuatkan

Kompas.com - 15/10/2020, 18:00 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru saat menemui massa aksi dari Gerakan Pekerja-Buruh Untuk Keadilan Sumatra Selatan (GEPBUK SS) yang berdemo menolak disahkannya omnibus law Cipta kerja, Kamis (15/10/2020). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAGubernur Sumsel Herman Deru saat menemui massa aksi dari Gerakan Pekerja-Buruh Untuk Keadilan Sumatra Selatan (GEPBUK SS) yang berdemo menolak disahkannya omnibus law Cipta kerja, Kamis (15/10/2020).

PALEMBANG, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menemui langsung ribuan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Pekerja-Buruh Untuk Keadilan Sumatra Selatan (GEPBUK SS), lantaran menolak disahkannya omnibus law UU Cipta kerja.

Menurut Herman, sejak beberapa waktu terakhir ia sedang fokus mendengarkan penjelasan secara langsung baik dari DPR RI hingga Menteri soal banyaknya penolakan omnibus law yang banyak ditolak oleh masyarakat.

Herman menjelaskan, dari 11 klaster yang masuk omnibus law, pemerintah pusat berharap dapat menunjang para pelaku UMKM dan mendongkrak perekonomian masyarakat.

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, Buruh di Palembang Blokade Jalan ke DPRD Sumsel

Pesangon hilang adalah bohong

Namun, Herman mengaku lebih terfokus membahas omnibus law yang mengarah bidang ketenagakerjaan. 

"Saya fokus (memahami) perubahan UU yang ketenagakerjaan, tadinya saya khawatir UMR hilang, tapi ternyata malah dikuatkan, upah minumum Provinsi ditetapkan Gubernur," terang Herman saat menemui para demonstran, Kamis (15/10/2020). 

Herman pun mengaku, banyak kabar yang menyebar di Media sosial (Medsos) jika pesangon hilang adalah bohong. Sebab, setiap perusahaan wajib membayarkan uang pesangon.

Baca juga: 7 Anggota Anarko yang Tertangkap Saat Demo di Palembang Diserahkan ke Mabes Polri

Izin kerja TKA asing ternyata berbatas waktu

"Pesangon hilang? Ternyata tidak, perusahaan pelanggar ternyata akan dipidanakan kalau melanggar," katanya. 

Selain itu, soal tenaga kerja asing pun ternyata hanya memiliki batas kerja waktu tertentu. 

"Dan nonkorporasi tidak boleh ada tenaga asing, kalau ada tenaga asing yang masuk (Sumsel) dan ada yang lihat, langsung lapor ke saya sehingga ditindak," ujarnya.

Baca juga: Tanggapi Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Prabowo: Banyak yang Belum Baca dan Ada Hoaks

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kader Ramai-ramai Copot Kaus Paslon yang Diusung PDI-P, Ini Ceritanya

Kader Ramai-ramai Copot Kaus Paslon yang Diusung PDI-P, Ini Ceritanya

Regional
Imbauan Pemkot Medan, Warga dan Perangkat Daerah Diminta Siaga Hadapi Banjir

Imbauan Pemkot Medan, Warga dan Perangkat Daerah Diminta Siaga Hadapi Banjir

Regional
Terpapar Covid-19, Dokter Sahabat Ganjar Ini Kondisinya Membaik Selepas Terapi Plasma Konvalesen

Terpapar Covid-19, Dokter Sahabat Ganjar Ini Kondisinya Membaik Selepas Terapi Plasma Konvalesen

Regional
Siswa Tak Punya Ponsel dan Internet untuk Belajar, Ini Solusinya

Siswa Tak Punya Ponsel dan Internet untuk Belajar, Ini Solusinya

Regional
[POPULER NUSANTARA] 'Aksi di Rumah Mahfud MD Bukan Tanggung Jawab Saya' | Tukang Bakso Ditendang Pembeli

[POPULER NUSANTARA] "Aksi di Rumah Mahfud MD Bukan Tanggung Jawab Saya" | Tukang Bakso Ditendang Pembeli

Regional
Soal Demo di Rumah Mahfud MD, Korlap Mengaku Aksi Susulan dan Inisiatif Massa: Bukan Tanggung Jawab Saya

Soal Demo di Rumah Mahfud MD, Korlap Mengaku Aksi Susulan dan Inisiatif Massa: Bukan Tanggung Jawab Saya

Regional
Bermula 8 Siswa SMK Batuk dan Anosmia, Terbongkar 179 Siswa Positif Covid-19

Bermula 8 Siswa SMK Batuk dan Anosmia, Terbongkar 179 Siswa Positif Covid-19

Regional
4 Nelayan Diselamatkan Kapal Asing Setelah 12 Jam Karam di Tengah Laut

4 Nelayan Diselamatkan Kapal Asing Setelah 12 Jam Karam di Tengah Laut

Regional
Cerita Kemisan Berjalan Kaki 400 Km dari Kulon Progo, Setahun Hilang dan Dirazia Satpol PP di Surabaya

Cerita Kemisan Berjalan Kaki 400 Km dari Kulon Progo, Setahun Hilang dan Dirazia Satpol PP di Surabaya

Regional
Cerita FR yang Hilang di Tambang Pasir, Tidur di 'Backhoe' Saat Awan Panas Gunung Semeru Menerjang

Cerita FR yang Hilang di Tambang Pasir, Tidur di "Backhoe" Saat Awan Panas Gunung Semeru Menerjang

Regional
Cerita Losmen Puri, Penginapan Tua di Denpasar yang Masih Bertahan

Cerita Losmen Puri, Penginapan Tua di Denpasar yang Masih Bertahan

Regional
6 Bupati yang Terinfeksi Covid-19 dalam Sebulan Terakhir

6 Bupati yang Terinfeksi Covid-19 dalam Sebulan Terakhir

Regional
Fakta Terbaru Pengepungan Rumah Mahfud MD, Korlap Tak Mau Tanggung Jawab, Tak Tahu Ada yang Diperiksa Polisi

Fakta Terbaru Pengepungan Rumah Mahfud MD, Korlap Tak Mau Tanggung Jawab, Tak Tahu Ada yang Diperiksa Polisi

Regional
Sleman dan Klaten Siap Terima Pengungsi Gunung Merapi Lintas Wilayah

Sleman dan Klaten Siap Terima Pengungsi Gunung Merapi Lintas Wilayah

Regional
179 Siswa SMK Negeri Jateng Terpapar Covid-19, Uji Coba Belajar Tatap Muka Dihentikan

179 Siswa SMK Negeri Jateng Terpapar Covid-19, Uji Coba Belajar Tatap Muka Dihentikan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X