Tolak UU Cipta Kerja, 50.000 Buruh Banten Akan Kembali Berunjuk Rasa

Kompas.com - 13/10/2020, 12:56 WIB
Massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan, Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh serta mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMassa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan, Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh serta mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan.

SERANG, KOMPAS.com - Sebanyak 50.000 buruh dari Provinsi Banten akan kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan Istana Negara pada 20 Oktober 2020 mendatang.

"Tanggal 20, 21, 22 Oktober kita akan kembali menggelar aksi di depan Istana dengan masa sebanyak-banyaknya. Hampir 50.000 se Provinsi Banten. Nanti kita gabungan dengan DKI dan Jabar," kata Ketua Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Dedi Sudrajat saat dihubungi melalui telepon, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Draf Final UU Cipta Kerja Berubah-ubah, Serikat Buruh: Bagaimana Kita Bisa Mendiskusikan Pasal

Dijelaskan Dedi, tuntutan buruh sama seperti aksi sebelumnya, yakni menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Presiden mengeluarkan Perppu, itu aja kita mah. Enggak melebar ke mana-mana. Diharapkan dengan adanya Perppu kan ada jeda tuh, kita harap ada dialog lagi," ujar Dedi.

Menurut Dedi, penolakan Omnibus Law tersebut sebagai bentuk perlawanan dari buruh yang menganggap undang-undang itu tidak berpihak kepada pekerja.

"Yang dijelaskan Presiden ada benarnya. Tapi kan bukan itu yang kita protes. Betul Presiden bilang UMP masih ada, tapi kan yang kita permasalahkan UMK, dan masih banyak yang tidak disinggung," ungkap Dedi.

Enggan ajukan judicial review

Dedi yang juga menjabat sebagai ketua DPD KSPSI Banten ini tetap akan mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu.

Baca juga: Muncul Draf UU Cipta Kerja Versi 1.035 Halaman, Buruh: Konyol!

 

Pihaknya enggan mengajukan judical review ke Mahkamah Konstitusi karena akan sia-sia.

"Kita tidak berhasrat, karena hakim MK itu diajukan oleh presiden, diajukan DPR, diajukan Mahkamah Agung, dan ditetapkan oleh presiden. Logikanya yang kita lawan presiden sama DPR, mana bakal kita menang, percuma," tandasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Diterkam Buaya Saat Ambil Wudu, Rusli Ditemukan Tewas dengan Luka Gigitan

Diduga Diterkam Buaya Saat Ambil Wudu, Rusli Ditemukan Tewas dengan Luka Gigitan

Regional
Misteri Mayat Bocah Perempuan di Subang, Kenakan Baju Worm Zone, Diduga Dibuang Pria dari Mobil Elf

Misteri Mayat Bocah Perempuan di Subang, Kenakan Baju Worm Zone, Diduga Dibuang Pria dari Mobil Elf

Regional
Polisi Usut Izin Perumahan SBG dan Pondok Daud di Lokasi Longsor Sumedang

Polisi Usut Izin Perumahan SBG dan Pondok Daud di Lokasi Longsor Sumedang

Regional
Siapakah Kristen Gray, WNA yang Cuitannya Soal Bali Viral di Twitter?

Siapakah Kristen Gray, WNA yang Cuitannya Soal Bali Viral di Twitter?

Regional
Sulbar Telah Dilanda 32 Kali Gempa Susulan, BMKG: Masyarakat Tetap Waspada

Sulbar Telah Dilanda 32 Kali Gempa Susulan, BMKG: Masyarakat Tetap Waspada

Regional
Banjir Bandang di Puncak Bogor, BPBD: Area Jalan Sudah Dipenuhi Lumpur...

Banjir Bandang di Puncak Bogor, BPBD: Area Jalan Sudah Dipenuhi Lumpur...

Regional
Tuding Ada Uang di Balik Kasus Tabrak Lari Flyover Manahan, Warga Solo Ditangkap Polisi, Ini Ceritanya

Tuding Ada Uang di Balik Kasus Tabrak Lari Flyover Manahan, Warga Solo Ditangkap Polisi, Ini Ceritanya

Regional
Imigrasi Bali Ancam Deportasi WNA yang Terus Langgar Protokol Kesehatan

Imigrasi Bali Ancam Deportasi WNA yang Terus Langgar Protokol Kesehatan

Regional
Viral Video Banjir Bandang di Puncak Bogor, Warga Panik Berlarian Menyelamatkan Diri

Viral Video Banjir Bandang di Puncak Bogor, Warga Panik Berlarian Menyelamatkan Diri

Regional
Sepekan Penerapan PTKM, Satpol PP DIY Catat 366 Pelanggaran

Sepekan Penerapan PTKM, Satpol PP DIY Catat 366 Pelanggaran

Regional
Tiga Orang Diduga Tertimbun Bangunan di 3 Dusun Terisolir di Majene

Tiga Orang Diduga Tertimbun Bangunan di 3 Dusun Terisolir di Majene

Regional
Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama di 10 Kabupaten dan Kota di Maluku Dimulai Februari

Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama di 10 Kabupaten dan Kota di Maluku Dimulai Februari

Regional
Bus Tabrak Warung, Sopir Mengaku Tak Hapal Jalan, Korban Teriak-teriak Tertimpa Etalase

Bus Tabrak Warung, Sopir Mengaku Tak Hapal Jalan, Korban Teriak-teriak Tertimpa Etalase

Regional
Ridwan Kamil: Kota Bekasi Paling Taat Protokol Kesehatan Se-Jabar, Depok Paling Tidak Taat

Ridwan Kamil: Kota Bekasi Paling Taat Protokol Kesehatan Se-Jabar, Depok Paling Tidak Taat

Regional
Bupati Banyumas: Tidak Bawa Hasil Tes Cepat Antigen Negatif, Enggak Boleh Masuk

Bupati Banyumas: Tidak Bawa Hasil Tes Cepat Antigen Negatif, Enggak Boleh Masuk

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X