Kompas.com - 25/09/2020, 06:49 WIB
Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam Lubis menuding Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak punya kemauan dan kemampuan menyelesaikan konflik agraria yang terus menumpuk, Kamis (24/9/2020) HandoutKoordinator KontraS Sumut Amin Multazam Lubis menuding Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak punya kemauan dan kemampuan menyelesaikan konflik agraria yang terus menumpuk, Kamis (24/9/2020)

MEDAN, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)  menilai, konflik agraria masih menjadi persoalan yang genting di Sumatera Utara.

Menurut KontraS, banyak kasus yang tidak selesai, bahkan semakin banyak penambahan kasus-kasus baru. 

Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam Lubis menyebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak punya kemauan dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah agraria.

Baca juga: Soroti Konflik Agraria, Gerindra Setuju DPR Bahas RUU Masyarakat Hukum Adat

Pendekatan yang dilakukan dinilai masih konvensional, cenderung menyampingkan hak rakyat kecil dan pro pada pemodal-pemodal besar.

Menurut Amin, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pernah berjanji menyelesaikan konflik agraria dalam jangka waktu setahun.

Namun, setelah dua tahun jadi gubernur, konflik agraria semakin mengkhawatirkan.

"Janji Edy menuntaskan konflik dalam waktu setahun ibarat jauh panggang dari api," kata Amin dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2020).

Baca juga: Edy Rahmayadi Berencana Isolasi Pulau Nias: Bulan Lalu Nol Kasus, Sekarang 90 Orang Kena Corona

Hasil monitoring sepanjang 2020, KontraS mencatat ada 30 titik konflik agraria yang terjadi.

Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan 2019, dengan 23 titik konflik.

Menurut Amin, hal ini bukan hanya mengakibatkan terampasnya ruang hidup dan mata pencaharian masyarakat.

Namun juga kerap mengakibatkan korban luka hingga kriminalisasi terhadap mereka yang mempertahankan haknya.

Secara garis besar, KontraS mengkategorikan akar persoalan konflik agraria di Sumut menjadi lima.

Kelimanya yakni, konflik akibat tumpang tindih hak guna usaha (HGU), konflik di atas tanah eks HGU, konflik akibat masuknya pembangunan dan industri skala besar, konflik imbas belum direalisasikannya kebun plasma dan konflik di kawasan hutan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Regional
Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X