Rekreasi Berujung Maut, Dua Siswa SMP Tewas di Lubang Bekas Tambang

KOMPAS.com - Dua orang anak pelajar SMP ditemukan tewas di lokasi wisata yang diduga kuat merupakan bekas lubang tambang sedalam puluhan meter yang tidak kunjung ditutup.

Organisasi pengawas pertambangan di Kalimantan Timur mempertanyakan kemampuan pemerintah memaksa perusahaan tambang batu bara menjaga keamanan lubang bekas galian tambang, karena kasus tewasnya warga terus terjadi.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyalahkan tidak adanya standar keamanan di sekitar lubang-lubang bekas tambang yang diubah menjadi objek wisata.

Baca juga: Kata Dinas ESDM Kaltim soal Lubang Bekas Tambang Jadi Obyek WIsata dan Makan Korban

LSM itu mencatat, kini 39 orang telah meninggal akibat lubang tambang di Kaltim - sebagian besarnya anak-anak.

Seorang pejabat Dinas ESDM Kaltim mengatakan pemerintah telah meminta perusahaan melakukan pengawasan terhadap lubang-lubang bekas tambang namun mengakui bahwa "belum semua terjangkau".

Baca juga: Lubang Bekas Tambang Batu Bara Kembali Makan Korban, 2 Pelajar SMP Tewas Tenggelam

'Danau Biru', lokasi wisata yang diduga lubang tambang

Insiden terbaru terjadi pada Senin sore (7/9/2020) di Desa Krayan Makmur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebelah selatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang termasuk wilayah calon ibu kota baru.

Sejumlah media lokal menyebut dua orang korban adalah pelajar SMP dari Kecamatan Tanah Grogot yang sedang berwisata di lokasi yang dikenal dengan nama "Danau Biru". Danau tersebut diduga kuat sebagai lubang bekas tambang.

Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Kaltim, Azwar Bursa, mengatakan lokasi terjadinya kecelakaan diduga berada dalam konsesi sebuah perusahaan yang Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya dikeluarkan Bupati Paser.

Pada 6 September 2020 kemarin, #LubangTambang di Kalimantan Timur kembali telan korban. Kali ini, menimpa MRS (15 thn) dan MAPS (14 thn) -- dua remaja yang saat itu bersama dengan 4 rekannya "berwisata" ke Desa Krayan Makmur, Kec. Long Ikis, Kab. Paser. pic.twitter.com/BUBjivxiwJ

— JATAM (@jatamnas) September 7, 2020

Kepada BBC News Indonesia, Azwar mengatakan pihaknya akan mengerahkan tim inspektur tambang untuk melakukan investigasi pada hari Rabu (9/9/2020).

Peraturan Pemerintah 78 tahun 2010 menyatakan setiap perusahaan harus menyusun rencana pascatambang atau RPT.

"Inspektor tambang akan memastikan dalam dokumen RPT apakah lubang yang ditinggalkan ini ada rencana ke sana [obyek wisata]," ujar Azwar.

Koordinator Jatam wilayah Kaltim, Pradarma Rupang, mengatakan "Danau Biru" baru-baru ini dianggap masyarakat sebagai obyek wisata.

Baca juga: Menengok Bekas Tambang di Bangka yang Disulap Jadi Lokasi Agrowisata

Namun, berdasarkan pengamatan Jatam, tampak tidak ada pengawasan di wilayah tersebut.

"Dari visual yang kami dapatkan, tidak ada protokol-protokol keamanan diberlakukan," kata Pradarma kepada BBC News Indonesia.

"Tidak ada papan peringatan yang menyatakan betapa berbahayanya kawasan tersebut jika dimasuki masyarakat, tidak ada pagar pembatas yang memisahkan dan menyulitkan masyarakat untuk mengakses, dan tidak ada pos jaga yang memastikan protokol keamanannya diberlakukan."

Padahal, standar-standar keamanan tersebut telah disepakati dalam Pakta Integritas yang ditandatangani pada tahun 2016 oleh pemerintah dan 125 perwakilan perusahaan tambang se-Kaltim.

Baca juga: Reklamasi Bekas Tambang Timah di Pantai Terapkan Transplantasi Karang dan Fish Shelter

"Tapi faktanya di lapangan, setelah pakta integritas itu ditandatangani, hingga hari ini telah mencapai lebih dari enam orang anak yang tewas di lubang tambang.

"Kita pertanyakan sejauh mana [Pakta Integritas] mampu memaksa perusahaan-perusahaan itu mematuhi komitmen mereka."

Pasal yang menjadi 'mesin pembunuh'

Getty Images/Ed Wray Lubang tambang yang tak direklamasi di Kaltim menyebabkan setidaknya 39 orang meninggal dunia sejak 2011.

Pasal 99 UU No. 3 Tahun 2020 dianggap memberikan celah bagi perusahaan tambang untuk tidak menutup seluruh lubang bekas tambang.

"Justru dengan adanya pasal tersebut itu menjadi 'mesin pembunuh' bagi kami rakyat di Kaltim," kata Pradarma.

Selain itu, Keputusan Menteri ESDM tahun 2018 menyebutkan program reklamasi dapat dilaksanakan dalam bentuk revegetasi (penanaman tumbuhan kembali) atau peruntukan lainnya antara lain pariwisata, sumber air, dan area pembudidayaan.

Baca juga: Protes, Warga Gelar Upacara di Tepi Lubang Bekas Tambang Batu Bara

Pradarma menuding beleid itu memungkinkan perusahaan untuk "lari dari tanggung jawab pemulihan" yang seharusnya dibebankan kepada mereka.

"Seharusnya reklamasi itu bentuknya adalah penutupan dan pemulihan namun dalam terjemahan yang baru itu Kementerian ESDM memberikan ruang agar tidak melakukan penutupan tapi bisa dijadikan peruntukan lain," ia menjelaskan.

Menurut catatan Jatam, pada tahun 2018, terdapat sekitar 1.735 lubang tambang yang tersebar di tujuh kota/kabupaten. Jumlah terbesar ada di wilayah Kutai.

Baca juga: Pemuda asal Palembang Tewas Tenggelam Saat Mandi di Kolam Bekas Tambang

Sementara di Kabupaten Paser, tempat kecelakaan terbaru, terdapat sekitar 64 lubang tambang.

Namun Kabid Minerba Dinas ESDM Kaltim Azwar Bursa mengatakan menurut catatan pemerintah jumlah lubang tambang di provinsi itu tidak sampai 1.000.

Azwar menjelaskan, seluruh tambang-tambang di Kaltim yang izinnya masih berlaku diawasi secara periodik oleh inspektur tambang dari Kementerian ESDM. Sementara di dalam perusahaan, kepala teknis tambang menjadi perwakilan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap lubang-lubang yang masih ada di dalam konsesinya.

Baca juga: Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Ia berkata pemerintah telah mewajibkan perusahaan untuk memasang rambu-rambu seperti dilarang mandi, dilarang memancing, dilarang bermain di sekitar lubang tambang.

Untuk perusahaan-perusahaan yang masih aktif, tiap kepala teknis tambang melakukan monitoring secara kontinyu terhadap lubang-lubang tersebut.

"Tapi memang kita harus akui belum semua terjangkau ya," kata Azwar.

Baca juga: Lubang Bekas Tambang Batu Bara Makan Korban, Siswa SD Tewas Tenggelam

Bagaimanapun, Pradarma Rupang dari Jatam mengatakan bahwa insiden terbaru di Kabupaten Paser menambah bukti bahwa kebijakan tidak menutup lubang tambang dan mengalihfungsikannya ternyata tidak menjadi solusi.

"Kaltim itu darurat lubang tambang dan harusnya bukan ditambah tapi semakin dikurangi," tegasnya.