Terkait dengan pemberian sanksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menganggap dapat menjadi jawaban atas polemik APBD selama ini.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bisa menyimpulkan sendiri siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas masalah tersebut.
“Sehingga warga tidak berpolemik siapa yang salah dan siapa yang benar,” tegas dia.
Baca juga: Mencari Rekomendasi Partai Itu Perlu Uang Puluhan Miliar, Sementara Gaji Bupati Rata-rata Rp 6 Juta
Seperti diketahui, pembahasan APBD Jember tertunda karena rekomendasi Mendagri terkait struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) tidak segera ditindaklanjuti oleh bupati.
Untuk menyelesaikan persoalan itu, sebelumnya inspektorat dari Pemprov Jatim sudah diutus Khofifah untuk turun tangan.
Namun, lagi-lagi dalam pertemuan itu tidak membuahkan hasil atau solusi. Hingga akhirnya persoalan itu dipasrahkan kepada Kemendagri.
Penulis : Achmad Faizal, Bagus Supriadi | Editor : Dheri Agriesta, David Oliver Purba
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.