Kompas.com - 08/09/2020, 19:23 WIB
Editor Setyo Puji

KOMPAS.com - Bupati Jember Faida mendapat sanksi tegas dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sanksi itu diberikan karena Faida dianggap terlambat memproses pembentukan Raperda Kabupaten Jember tentang APBD Tahun 2020.

Tak tanggung-tanggung, meski hanya disebut sebagai sanksi administrasi, namun akibatnya seluruh hak keuangan Bupati Jember dihentikan selama enam bulan kedepan.

Hak keuangan itu meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak keuangan lainnya yang diterima bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal itu sesuai surat keputusan Khofifah nomor 700/1713/060/2020 tentang penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati Jember Faida.

Baca juga: Khofifah Beri Sanksi Bupati Jember Tak Terima Gaji, Tunjangan, dan Honor Selama 6 Bulan

Sesuai regulasi

Khofifah mengatakan, pemberian sanksi tersebut dianggap telah sesuai dengan regulasi.

Sehingga, sanksi serupa juga akan diberlakukan kepada kepala daerah lainnya yang dianggap melanggar.

"Sanksi itu untuk kepala daerah yang terlambat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (8/9/2020).

"Karena memang regulasinya demikian," jelas Khofifah.

Baca juga: Bupati Jember Tak Terima Gaji dan Tunjangan Selama 6 Bulan, Khofifah: Regulasinya Demikian

 

Tanggapan DPRD Jember

Terkait dengan pemberian sanksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menganggap dapat menjadi jawaban atas polemik APBD selama ini.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bisa menyimpulkan sendiri siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas masalah tersebut.

“Sehingga warga tidak berpolemik siapa yang salah dan siapa yang benar,” tegas dia.

Baca juga: Mencari Rekomendasi Partai Itu Perlu Uang Puluhan Miliar, Sementara Gaji Bupati Rata-rata Rp 6 Juta

Seperti diketahui, pembahasan APBD Jember tertunda karena rekomendasi Mendagri terkait struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) tidak segera ditindaklanjuti oleh bupati.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, sebelumnya inspektorat dari Pemprov Jatim sudah diutus Khofifah untuk turun tangan.

Namun, lagi-lagi dalam pertemuan itu tidak membuahkan hasil atau solusi. Hingga akhirnya persoalan itu dipasrahkan kepada Kemendagri.

Penulis : Achmad Faizal, Bagus Supriadi | Editor : Dheri Agriesta, David Oliver Purba

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wujudkan Keinginan Pedagang, Bobby Nasution Resmikan Pasar Aksara di Deli Serdang

Wujudkan Keinginan Pedagang, Bobby Nasution Resmikan Pasar Aksara di Deli Serdang

Regional
Portal Media Center Riau Berhasil Raih Penghargaan Anugerah Media Center Daerah 2022

Portal Media Center Riau Berhasil Raih Penghargaan Anugerah Media Center Daerah 2022

Regional
Kejar Pembangunan Quran Center di Riau, Syamsuar Lakukan Kunker ke Maqari Quraniyah di Madinah

Kejar Pembangunan Quran Center di Riau, Syamsuar Lakukan Kunker ke Maqari Quraniyah di Madinah

Regional
Walkot Bobby Ajak Mahasiswa Beri Saran Terkait Energi Terbarukan Pengganti BBM

Walkot Bobby Ajak Mahasiswa Beri Saran Terkait Energi Terbarukan Pengganti BBM

Regional
Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih 'Ngantor' di Pasar Besar Madiun

Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih "Ngantor" di Pasar Besar Madiun

Regional
Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Regional
Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Regional
Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola 'Emas' Sendiri

Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola "Emas" Sendiri

Regional
Tekan Inflasi, Siswa SD dan SMP di Kota Madiun Tanam Cabai di Sekolah

Tekan Inflasi, Siswa SD dan SMP di Kota Madiun Tanam Cabai di Sekolah

Regional
BERITA FOTO: Tanah Bergerak, Akses Jalan Kampung Curug Rusak Parah

BERITA FOTO: Tanah Bergerak, Akses Jalan Kampung Curug Rusak Parah

Regional
Yogyakarta Mengembalikan 'Remiten' dari Mahasiswa

Yogyakarta Mengembalikan "Remiten" dari Mahasiswa

Regional
Temui Dubes RI di Mesir, Gubernur Syamsuar: Kami Sedang Bangun Pariwisata Syariah

Temui Dubes RI di Mesir, Gubernur Syamsuar: Kami Sedang Bangun Pariwisata Syariah

Regional
Kunjungi Al-Azhar Kairo Mesir, Gubernur Syamsuar: Kita Coba Jalin Kerja Sama Antar-perguruan Tinggi

Kunjungi Al-Azhar Kairo Mesir, Gubernur Syamsuar: Kita Coba Jalin Kerja Sama Antar-perguruan Tinggi

Regional
Di Balik Misteri Terbunuhnya PNS Saksi Kunci Kasus Korupsi

Di Balik Misteri Terbunuhnya PNS Saksi Kunci Kasus Korupsi

Regional
Walkot Bobby Kenalkan UMKM dan Musisi Medan di M Bloc Space

Walkot Bobby Kenalkan UMKM dan Musisi Medan di M Bloc Space

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.