Gubernur Gorontalo Berencana Sanksi Partai Pengusung Paslon yang Abai Protokol Kesehatan

GORONTALO, KOMPAS.com  – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mempertimbangkan memberi sanksi bagi partai pengusung pasangan calon (paslon) yang melanggar protokol kesehatan saat tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pernyataan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian partai politik, pasangan calon dan simpatisan untuk mencegahan penularan Covid-19 di Provinsi Gorontalo.

“Sanksinya masih kita kaji. Apakah partai-partai pengusungnya yang kita sanksi, masyarakatnya atau panitianya (KPU),” kata Gubernur Rusli, Jumat (4/9/2020).

Baca juga: Gubernur Gorontalo Tegur Bupati Pohuwato karena Deklarasi Paslon Abai Protokol Kesehatan

Gubernur Gorontalo melayangkan surat teguran kepada Bupati Pohuwato Syarief Mbuinga.

Surat ditembuskan ke Mendagri, Kapolda, Kapolres, KPU, Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Kabupaten Pohuwato.

Pasalnya pada Kamis (4/9/2020) ada dua bakal pasangan calon (bacalon) pilkada setempat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan.

Bacalon Iwan Adam dan Zunaidi Z Hasan (Ber-IMAN) serta bacalon Saiful A Mbuinga dan Suharsi Igirisa (SMS) saat deklarasi dianggap menciptakan kerumunan dalam jumlah berlebihan.

Beberapa peserta juga tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak.

Baca juga: Nomor Telepon Gubernur Gorontalo Diretas

Hal itu tidak sejalan dengan Inpres nomor 6 tahun 2020 dan PKPU nomor 6 tahun 2020.

Terlebih, Pemprov Gorontalo juga sudah mengeluarkan Pergub nomor 41 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Harus kita tindak tegas jangan main-main. Jangan sampai Inpres, Pergub termasuk Perbup dan Perwako hanya jadi pajangan, jadi pembungkus kacang dan tidak dilaksanakan. Kami di provinsi sudah menugaskan Satpol PP tiap hari untuk turun penindakan di masyarakat,” ujar Rusli Habibie.