Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/08/2020, 07:57 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memprotes kebijakan Kementerian Dalam Negeri soal Pajak Air Permukaan (PAP) Waduk PLTA Koto Panjang, Kampar, Riau.

Sebab, semua pendapatan dari pajak tersebut masuk ke Provinsi Riau.

Padahal, sebelumnya PAP dari PT PLN sebesar Rp 3,4 miliar itu dibagi dua untuk Riau dan Sumbar.

Baca juga: Viral, Video Guru Ngaji Meninggal Saat Menyembelih Sapi Kurban

Namun, keluarnya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri nomor 973/2164/KEUDA tanggal  5 Mei 2020 tentang Penyelesaian Pajak Air Permukaan PLTA Koto Panjang membuat pajak itu semuanya masuk ke Riau.

"Surat ke Kemendagri sudah kita proses dengan melampirkan semua dokumen pendukung, sehingga PAP tidak hanya Riau yang mendapatkannya, tetapi juga kita Sumbar," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (31/7/2020).

Baca juga: Perampokan Toko Emas oleh 3 Pelajar SMA Diduga Terkait Persaingan Bisnis

Irwan berharap masyarakat Sumbar untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi.

"Percayakan saja kepada kami dan berikan kesempatan kepada kami bersama DPRD mengurusnya ke pemerintah pusat," kata Irwan.

Irwan pun menyesali adanya pernyataan dari DPRD Riau yang menyatakan adanya "pitih sanang" (uang senang) yang diterima Sumbar dari pajak PLTA sebut.

"Istilah tersebut dirasa kurang tepat dan kurang bijak dilontarkan, karena sangat melukai hati rakyat Sumbar," kata Irwan.

Irwan mengaku terus mengikuti dan selalu memonitor dinamika persoalan tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas sangat menyesalkan pernyataan "uang senang" dari anggota DPRD Riau.

Pernyataan itu dinilai seakan-akan melupakan sejarah pembangunan PLTA Koto Panjang dan melupakan pengorbanan rakyat Sumbar atas tenggelamnya 11 Nagari atau Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumbar.

Kemudian, melupakan masyarakat Sumbar yang berjuang sampai ke Jepang untuk mendapatkan dana pembangunan waduk tersebut.

“Mungkin teman kita di DPRD Riau lupa bahwa air yang mengalir itu asalnya dari mana," kata Nurnas.

"Ataukah perlu dilakukan seperti dulu, ada rencana warga Kabupaten Lima Puluh Kota mengalihkan aliran air ke tempat lain. Kalau ini dilakukan, tentu PLTA Koto Panjang tidak berfungsi. Padahal akibat waduk Koto Panjang ini, Kabupaten Lima Puluh Kota selalu kebanjiran setiap tahun,” kata Nurnas.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendaftaran SMKN Jateng dan 15 SMK Semi Boarding Dibuka, Catat Tanggalnya!

Pendaftaran SMKN Jateng dan 15 SMK Semi Boarding Dibuka, Catat Tanggalnya!

Regional
Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Regional
Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Regional
Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Regional
Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Regional
Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Regional
Rahasia Satu Abad NU

Rahasia Satu Abad NU

Regional
Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Regional
Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Regional
Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Regional
Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Regional
Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Regional
Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Regional
Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Regional
Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.