Kompas.com - 24/07/2020, 07:28 WIB

KOMPAS.com - Bupati Jember Faida menilai terdapat mekanisme yang tidak dipenuhi dalam proses pemakzulan dirinya oleh DPRD Jember.

Faida mengatakan, seharusnya DPRD Jember menyampaikan kepada dirinya materi yang akan ditanyakan dalam rapat hak menyatakan pendapat (HMP) yang digelar DPRD Jember beberapa waktu lalu.

Dengan tidak disampaikannya materi tersebut, bupati perempuan pertama di Jember ini menilai ada hambatan untuk menyampaikan jawaban yang ditanyakan Dewan.

"Kalau secara mekanisme ada yang tidak dipenuhi. Seharusnya disampaikan
pada kami apa-apa saja materi yang akan ditanyakan. Karena dalam proses, mekanisme atau UU tersebut ada tahapan bupati menyampaikan pendapatnya," ujar Faida dikutip dari Kompas TV, Kamis (23/7/2020).

"Tentu saja dengan kesengajaan materi itu tidak disampaikan kepada kami, itu jadi satu hambatan menjalankan jawaban dari bupati," ujar Faida menambahkan.

Baca juga: Penyebab Bupati Jember Faida Dimakzulkan DPRD

Faida mengatakan, terkait ketidakhadirannya dalam rapat paripurna HMP, bukan karena dia menilai proses tersebut salah.

Namun, lebih karena saat ini masih terjadi pandemi Covid-19. Faida sempat meminta agar kehadirannya dilakukan lewat video conference

Faida juga mengaku menghindari adanya konflik terhadap masyarakat yang pro dan kontra terhadap  pemakzulan tersebut. Diketahui saat rapat paripurna HMP, massa berdatangan ke Gedung DPRD Jember.

"Apalagi dalam situasai Covid dengan ribuan orang yang berkumpul, menjadi potensi masalah tersendiri," ujar Faida.

Baca juga: Kronologi Konflik DPRD dan Bupati Jember Faida hingga Berujung Pemakzulan

Sebelumnya diberitakan, sebanyak tujuh fraksi di DPRD Jember sepakat memakzulkan Bupati Jember Faida melalui sidang paripurna HMP, Rabu (22/7/2020).

Keputusan sidang paripurna DPRD tersebut akan diteruskan ke Mahkamah Agung untuk uji materi dan pemeriksaan bukti.

Ada sejumlah alasan DPRD untuk memakzulkan bupati perempuan pertama di Jember itu.

Juru bicara fraksi Partai Nasdem Hamim menjelaskan alasan tersebut, di antaranya DPRD menilai Bupati Jember telah melanggar sumpah janji jabatan dan melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

“Kebijakan bupati mengubah Perbup KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi Tata Kerja) tanpa mengindahkan ketentuan yang ada telah menyebabkan Jember tidak mendapatkan kuota CPNS dan P3K Tahun 2019,” kata Hamim saat menyampaikan pandangan fraksi Nasdem dalam sidang paripurna.

Akibat kebijakan itu, Kabupaten Jember terancam tidak mendapatkan jatah kuota PNS lagi tahun 2020. Ribuan masyarakat Jember serta tenaga honorer atau non-PNS Pemkab Jember merasa dirugikan.

Alasan lainnya, kebijakan Bupati Jember melakukan mutasi dengan melanggar sistem merit dan aturan kepegawaian membuat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjatuhkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh Bupati. Paling lambat 14 hari.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan, keputusan DPRD Jember memakzulkan Bupati Jember Faida telah sesuai amanat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

"Yang dilakukan DPRD Jember kan sebenarnya sah-sah saja, sebagaimana amanat Pasal 80 UU Pemda, tinggal kita hormati proses politik dan hukumnya," kata Bahtiar dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Sumber Kompas TV
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Trenggalek Gelar Festival Jaranan Ke-26, Wabup Syah Natanegara Ungkap Harapannya

Trenggalek Gelar Festival Jaranan Ke-26, Wabup Syah Natanegara Ungkap Harapannya

Regional
Resmikan Mall Vaksinasi Covid-19, Gubernur Syamsuar Harap Kesadaran Vaksin Masyarakat Riau Meningkat

Resmikan Mall Vaksinasi Covid-19, Gubernur Syamsuar Harap Kesadaran Vaksin Masyarakat Riau Meningkat

Regional
Kunker ke Unnes, Bupati Arief Ajak Rektor Fathur Diskusi Pembangunan di Blora

Kunker ke Unnes, Bupati Arief Ajak Rektor Fathur Diskusi Pembangunan di Blora

Regional
Walkot Makassar Dapat Banyak Pujian dari Mendagri, Apa Penyebabnya?

Walkot Makassar Dapat Banyak Pujian dari Mendagri, Apa Penyebabnya?

Regional
Mulai Bangkit, PAD Sektor Pariwisata Trenggalek Capai Rp 4,2 Miliar

Mulai Bangkit, PAD Sektor Pariwisata Trenggalek Capai Rp 4,2 Miliar

Regional
Wujudkan Wonogiri Zero Stunting, Bupati Jekek Minta Komitmen Bersama Semua Pihak

Wujudkan Wonogiri Zero Stunting, Bupati Jekek Minta Komitmen Bersama Semua Pihak

Regional
Dinilai Tingkatkan Kompetensi ASN, Khofifah Diangkat Jadi Widyaiswara Kehormatan

Dinilai Tingkatkan Kompetensi ASN, Khofifah Diangkat Jadi Widyaiswara Kehormatan

Regional
Wujudkan Kesehatan Masyarakat Tulang Bawang, Dompet Dhuafa Resmikan RS Griya Medika

Wujudkan Kesehatan Masyarakat Tulang Bawang, Dompet Dhuafa Resmikan RS Griya Medika

Regional
Makassar Jadi Tuan Rumah APEKSI 2023, Walkot Danny: Kami Sangat Siap

Makassar Jadi Tuan Rumah APEKSI 2023, Walkot Danny: Kami Sangat Siap

Regional
Bupati Arief Luncurkan Program Dashat untuk Tekan Angka Stunting di Blora

Bupati Arief Luncurkan Program Dashat untuk Tekan Angka Stunting di Blora

Regional
Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Blora, Bupati Arief Sigap Lakukan Pendataan

Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Blora, Bupati Arief Sigap Lakukan Pendataan

Regional
Bupati Arief dan Kiai Marzuqi Ajak Masyarakat Blora Jaga Kerukunan Bangsa

Bupati Arief dan Kiai Marzuqi Ajak Masyarakat Blora Jaga Kerukunan Bangsa

Regional
Peringati HUT Ke-65 Riau, Gubernur Syamsuar Paparkan Keberhasilan Proker Pemprov Riau

Peringati HUT Ke-65 Riau, Gubernur Syamsuar Paparkan Keberhasilan Proker Pemprov Riau

Regional
Polemik Desain Rel Kereta Api Trans Sulawesi, Inkalindo Sulsel: Rel Elevated Lebih Ramah Lingkungan

Polemik Desain Rel Kereta Api Trans Sulawesi, Inkalindo Sulsel: Rel Elevated Lebih Ramah Lingkungan

Regional
Merajut Keseimbangan di Taman Nasional Komodo

Merajut Keseimbangan di Taman Nasional Komodo

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.