Gelar Sidang Paripurna, DPRD Jember Sepakat Makzulkan Bupati Faida

Kompas.com - 22/07/2020, 18:50 WIB
Sidang paripurna hak menyatakan pendapat DPRD Jember berlangsung tanpa dihadiri oleh bupati Jember Faida BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COMSidang paripurna hak menyatakan pendapat DPRD Jember berlangsung tanpa dihadiri oleh bupati Jember Faida

JEMBER, KOMPAS.com - DPRD Jember sepakat memakzulkan Bupati Faida dalam sidang paripurna hak menyatakan pendapat (HMP) yang digelar pada Rabu (22/7/2020).

Seluruh fraksi yang ada di DPRD sepakat memberhentikan bupati perempuan pertama di Jember itu.

“DPRD telah memutuskan melalui tujuh fraksi agar menggunakan hak menyatakan pendapat,” kata pimpinan sidang paripurna Ahmad Halim usai sidang di DPRD Jember, Rabu.

Hasilnya, semua fraksi sepakat memberhentikan Bupati Faida secara politik.

Halim yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPRD Jember itu mengatakan, pemakzulan merupakan proses politik.

Kesepakatan pemakzulan tersebut akan diajukan ke Mahkamah Agung dalam waktu dekat.

Baca juga: DPRD Sepakat Gunakan Hak Menyatakan Pendapat, Bupati Jember Terancam Dimakzulkan

“Kami lengkapi proses dokumennya, kapan waktu yang tepat diajukan ke MA untuk diuji,” tutur dia.

Selama hasil uji pendapat dan SK pemberhentian belum keluar, Faida masih menjabat sebagai bupati.

Halim menegaskan, proses HMP masih berjalan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kementerian Dalam Negeri akan mengevaluasi keputusan itu.

DPRD meminta Pemprov Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada Faida.

“Yakni mendorong agar memberikan sanksi pada Bupati Jember,” terang dia.

Bupati sudah tak diinginkan

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, DPRD tak menginginkan keberadaan Bupati Faida. Sebab, hak interpelasi dan hak angket yang digunakan DPRD Jember tak digubris.

“Rekomendasi (hak angket) diabaikan oleh bupati, tidak ditindaklanjuti,” tambah dia.

 

DPRD Jember menganggap bupati telah melanggar sumpah jabatan dan Undang-undang.

Menurutnya, DPRD Jember hanya bisa memakzulkan bupati secara politik. Lembaga yang bisa memecat bupati secara sah adalah Kementerian Dalam Negeri melalui fatwa Mahkamah Agung.

“Kami akan meminta fatwa pada MA terkait keputusan HMP ini,” tegas dia.

Bupati Faida tak hadir dalam sidang paripurna yang digelar secara tatap muka dengan protokol pencegahan Covid-19.

Faida hanya memberikan jawaban tertulis sebanyak 21 halaman yang dikirimkan kepada DPRD Jember.

Namun, anggota DPRD Jember sepakat tak membacakan jawaban tertulis itu dalam sidang paripurna.

Baca juga: Penuhi Syarat Dukungan, Calon Petahana Maju Lewat Jalur Perseorangan di Pilkada Jember

 

Dalam keterangan tertulisnya, Faida mengatakan penggunaan HMP sudah diatur dalam Pasal 78 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Pasal tersebut berbunyi, pengusulan hak menyatakan pendapat disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit, materi dan alasan pengajuan usulan pendapat serta materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan atau hak angket.

Faida menyebut, surat PRD Jember yang diterimanya tak memiliki dokumen pendukung seperti yang diatur dalam aturan tersebut.

“Tidak dilampirkannya dokumen materi dan alasan pengajuan usulan pendapat membawa kerugian pada bupati,” kata Faida dalam keterangan itu.

 

Faida mengaku tak mengetahui secara pasti alasan DPRD mengajukan hak menyatakan pendapat. Ia pun menilai usulan hak menyatakan pendapat tak memenuhi syarat.

Sidang Paripurna Diwarnai Demo Ribuan Warga

Ribuan warga Jember yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jember (AMJ) menggelar demonstrasi di DPRD Jember. Aksi tersebut menuntut Bupati Jember Faida mundur dari jabatannya.

Pimpinan DPRD Jember saat menemui warga yang melakukan aksi memantau proses sidang paripurna hak menyatakan pendapat BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COM Pimpinan DPRD Jember saat menemui warga yang melakukan aksi memantau proses sidang paripurna hak menyatakan pendapat

Demonstrasi itu mendukung sidang paripurna HMP yang digelar DPRD Jember.

Koordinator aksi M Ayyub Saifur Rizal mengklaim sebanyak 1.500 warga mengikuti demonstrasi itu.

"Jember semakin rusak dipimpin bupati yang sekarang," kata pria yang akrab disapa Gus Syaif itu.

Gus Syaif mendukung penyelenggaran sidang paripurna untuk menggunakan HMP DPRD Jember.

Baca juga: Sempat Ngobrol dengan Sultan Jember, Bupati: Saya Tahunya Orang Kaya Dermawan

Menurutnya, bupati telah melanggar sumpah jabatannya.

 

“BPK memberikan laporan keuangan pada Jember disclaimer atau terburuk,” tambah dia.

Selain itu, terdapat beberapa masalah di Jember seperti pengadaan barang dan jasa yang diduga sarat permainan. Lalu, Pemkab Jember juga mendapat sanksi dari Mendagri dan tidak mendapatkan jatah kuota CPNS 2019.

Demonstrasi itu sempat membuat lalu lintas di sekitar Gedung DPRD Jember macet. Polisi memasang kawat berduri di depan Gedung DPRD Jember agar demonstran tak masuk ke dalam gedung.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkab Pekalongan Kerahkan 11 Pompa Sedot Banjir di Empat Kecamatan

Pemkab Pekalongan Kerahkan 11 Pompa Sedot Banjir di Empat Kecamatan

Regional
Perjuangan Sakirin Bertahan Hidup 3 Hari di Jurang, Dievakuasi dengan Tandu Kain Selama 9 Jam

Perjuangan Sakirin Bertahan Hidup 3 Hari di Jurang, Dievakuasi dengan Tandu Kain Selama 9 Jam

Regional
4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Semarang, Satu Orang Tewas

4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Semarang, Satu Orang Tewas

Regional
4 Bocah Ini Nekat Jadi Begal, Korbannya Dihajar Ramai-ramai, Motor Dijual untuk Pesta Miras

4 Bocah Ini Nekat Jadi Begal, Korbannya Dihajar Ramai-ramai, Motor Dijual untuk Pesta Miras

Regional
Pedagang Pasar Gede dan Klewer Solo Bakal Divaksin Covid-19 Lusa

Pedagang Pasar Gede dan Klewer Solo Bakal Divaksin Covid-19 Lusa

Regional
Kronologi 2 Maling Motor Ditembak karena Melawan Polisi Pakai Celurit

Kronologi 2 Maling Motor Ditembak karena Melawan Polisi Pakai Celurit

Regional
Begini Upaya Pemkab Wonogiri Bujuk Warga Lansia agar Mau Divaksin Covid-19

Begini Upaya Pemkab Wonogiri Bujuk Warga Lansia agar Mau Divaksin Covid-19

Regional
Bupati Terpilih Wonogiri Tak Gelar 'Open House' dan Syukuran Usai Dilantik

Bupati Terpilih Wonogiri Tak Gelar "Open House" dan Syukuran Usai Dilantik

Regional
Mantan Kades di Bogor Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 905 Juta

Mantan Kades di Bogor Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 905 Juta

Regional
Harapan Warga Surabaya kepada Eri Cahyadi-Armuji dalam Memimpin Kota Pahlawan...

Harapan Warga Surabaya kepada Eri Cahyadi-Armuji dalam Memimpin Kota Pahlawan...

Regional
Warga Banjarmasin Temukan Mortir Diduga Peninggalan Belanda

Warga Banjarmasin Temukan Mortir Diduga Peninggalan Belanda

Regional
Kakek Paksa Cucu Berhubungan Intim dengan Tetangga Sambil Menonton

Kakek Paksa Cucu Berhubungan Intim dengan Tetangga Sambil Menonton

Regional
Tegang Jelang Dilantik, Eri Cahyadi: Takut Betul dengan Tanggung Jawab...

Tegang Jelang Dilantik, Eri Cahyadi: Takut Betul dengan Tanggung Jawab...

Regional
Melawan Polisi Pakai Celurit, 2 Pencuri Motor Ditembak

Melawan Polisi Pakai Celurit, 2 Pencuri Motor Ditembak

Regional
Usai Laporkan Wakilnya ke Polisi, Wali Kota Tegal Fokus ke Pelayanan Publik

Usai Laporkan Wakilnya ke Polisi, Wali Kota Tegal Fokus ke Pelayanan Publik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X