DPRD Sepakat Gunakan Hak Menyatakan Pendapat, Bupati Jember Terancam Dimakzulkan

Kompas.com - 17/07/2020, 22:20 WIB
Bupati Jember Faida usai mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COMBupati Jember Faida usai mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember

JEMBER, KOMPAS.com – DPRD Jember sepakat menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memakzulkan Bupati Faida. Keputusan itu diambil dalam rapat Badan Musyawarah (Bansmus) di lantai empat Gedung DPRD Jember, Jumat (17/7/2020).

Sebanyak 98 persen angota DPRD Jember menyepakati keputusan itu.

Baca juga: PPDB Sistem Zonasi di Jember, Wali Murid Mengadu Banyak SKD Palsu

Pimpinan Banmus DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan Banmus sudah sepakat untuk menjadwalkan sidang paripurna penyampaian HMP.

“Rabu 22 Juli 2020 sidang paripurna untuk penyampaian hak menyatakan pendapat,” kata Halim kepada Kompas.com di DPRD Jember, Jumat.

Hali mengatakan, seluruh anggota Banmus sepakat dengan agenda HMP. Selain itu, usulan HMP mendapat dukungan berupa tanda tangan dari 47 anggota dari total 50 anggota DPRD Jember.

“98 persen setuju untuk menyatakan HMP,” kata dia.

HMP tersebut merupakan kelanjutan dari hak interpelasi dan hak angket yang sudah dilakukan DPRD Jember.

“Artinya ini sudah masuk pada tahapan final untuk menggunakan HMP,” terang dia.

Politisi partai Gerindra itu menambahkan HMP akan diusulkan kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Kementerian Dalam Negeri untuk diuji, apakah bupati bersalah atau tidak.

Lalu, apakah langkah itu telah sesuai dengan norma hukum, fakta, dan realita.

Beberapa temuan hak angket juga masuk menjadi materi dalam HMP. Seperti proyek pengadaan barang dan jasa, sanksi dari Mendagri, tidak adanya kuota CPNS pada tahun 2019 dan lainnya.

“Kami melihat bupati sudah melanggar sumpah janji dan peraturan perundang-undangan,” tutur dia.

Baca juga: Hasil Audit BPK, Pemkab Jember Raih Laporan Keuangan Terburuk

Halim menerangkan, ada beberapa kasus pemakzulan yang sudah dikabulkan oleh MA. Seperti Bupati Garut Aceng HM Fikri.

Pemakzulan bisa dilakukan karena tiga hal, karena meninggal, menjadi terpidana, dan melanggar sumpah janji jabatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waspada Angin Kencang di Jateng Selatan 2 Hari ke Depan, Kecepatan hingga 61 Km/Jam

Waspada Angin Kencang di Jateng Selatan 2 Hari ke Depan, Kecepatan hingga 61 Km/Jam

Regional
Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Pajak Reklame 2 ASN Bakeuda Kota Tegal

Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Pajak Reklame 2 ASN Bakeuda Kota Tegal

Regional
Dahlan Iskan Sudah Negatif Covid-19, Segera Pulang dari Rumah Sakit

Dahlan Iskan Sudah Negatif Covid-19, Segera Pulang dari Rumah Sakit

Regional
Ini Harapan Khofifah kepada Listyo Sigit Setelah Dilantik Jokowi Jadi Kapolri

Ini Harapan Khofifah kepada Listyo Sigit Setelah Dilantik Jokowi Jadi Kapolri

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 27 Januari 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 27 Januari 2021

Regional
Koleksi Benda Antik di Museum Sulawesi Tenggara Digondol Maling, Pelaku Jebol Kunci Penyimpanan

Koleksi Benda Antik di Museum Sulawesi Tenggara Digondol Maling, Pelaku Jebol Kunci Penyimpanan

Regional
Oknum Pendamping PKH Gelapkan Dana Bansos Rp 107 Juta Selama 2 Tahun,  Korban Tak Tahu Namanya Jadi Penerima

Oknum Pendamping PKH Gelapkan Dana Bansos Rp 107 Juta Selama 2 Tahun, Korban Tak Tahu Namanya Jadi Penerima

Regional
Ketua DPRD dan Sekda Pamekasan Gagal Disuntik Vaksin, Ini Penyebabnya...

Ketua DPRD dan Sekda Pamekasan Gagal Disuntik Vaksin, Ini Penyebabnya...

Regional
Napi Lapas Merah Mata Palembang Diduga Otak Jaringan Narkoba Internasional, Pasok Ratusan Kg Sabu ke Indonesia

Napi Lapas Merah Mata Palembang Diduga Otak Jaringan Narkoba Internasional, Pasok Ratusan Kg Sabu ke Indonesia

Regional
Vaksinasi Covid-19 Pejabat Majalengka Dilakukan Secara Terbuka pada 3 Februari

Vaksinasi Covid-19 Pejabat Majalengka Dilakukan Secara Terbuka pada 3 Februari

Regional
Kisruh Pilkada Bandar Lampung Selesai, MA Anulir Keputusan KPU yang Batalkan Paslon Pemenang

Kisruh Pilkada Bandar Lampung Selesai, MA Anulir Keputusan KPU yang Batalkan Paslon Pemenang

Regional
Aktivitas Gunung Merapi Meningkat, 150 Warga Turgo Sleman Mengungsi

Aktivitas Gunung Merapi Meningkat, 150 Warga Turgo Sleman Mengungsi

Regional
Pelanggar Protokol Kesehatan di Cianjur Didominasi Milenial, Abai Pakai Masker

Pelanggar Protokol Kesehatan di Cianjur Didominasi Milenial, Abai Pakai Masker

Regional
Ingin Tanam Kelapa, Warga Aceh Utara Malah Temukan Bom

Ingin Tanam Kelapa, Warga Aceh Utara Malah Temukan Bom

Regional
Dua dari Sepuluh Pekerja yang Terjebak di Lubang Galian Tambang di Kalsel Ditemukan Meninggal

Dua dari Sepuluh Pekerja yang Terjebak di Lubang Galian Tambang di Kalsel Ditemukan Meninggal

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X