Kecurangan PPDB Sistem Zonasi di Jember, SKD Palsu Rampas Hak Anak

JEMBER, KOMPAS.com – Maraknya pembuatan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diduga palsu di Jember berbuntut panjang.

Komisi D dan Komisi A DPRD Jember menggelar raput gabungan di ruang Banmus, Selasa (7/7/2020).

DPRD memanggil para wali murid, pejabat cabang dinas pendidikan wilayah Jember hingga pejabat kelurahan dan kepala SMA.

Sayangnya, perwakilan dari kelurahan dan kepala SMA tidak hadir.

Baca juga: PPDB Sistem Zonasi di Jember, Wali Murid Mengadu Banyak SKD Palsu

Padahal, kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan solusi terhadap masalah PPDB sistem zonasi ini.

David K Susilo, wali murid yang anaknya tidak lolos di SMAN terdekat menilai kecurangan melalui SKD sudah merampas hak anaknya.

“Anak saya lahir di Jalan danau Toba, kok malah digeser dari oleh warga Kalisat, Puger dan lainnya,” kata David, saat rapat dengar pendapat.

Padahal, jarak dari Jalan Danau Toba ke SMAN 2 Jember sekitar satu kilometer.

Sedangkan jarak SMAN 2 ke Kalisat sekitar 14 kilometer. Dia menduga, ada yang memalsukan SKD di kelurahan.

David menyesalkan alamat dalam Kartu Keluarga (KK) dikalahkan oleh SKD palsu.

“Kalau saya tidak mau berlaku jujur, rumah dinas saya 20 meter dari sekolah, itu bisa saya bisa gunakan,” terang dia.