4.825 Kursi SMA/SMK Negeri di Jateng Ternyata Belum Terisi

SEMARANG, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menemukan ribuan kursi kosong untuk siswa baru yang diterima di beberapa SMA/SMK Negeri di Jateng pada tahun ajaran baru 2020/2021.

Setelah dilakukan penghitungan, terdapat 4.825 kursi belum terisi.

Padahal, sebanyak 206.238 siswa telah dinyatakan diterima usai pengumuman seleksi PPDB Online.

Sementara daya tampung yang disediakan untuk SMA/SMK Negeri di seluruh Jateng ada sebanyak 207.816.

Baca juga: Pendaftaran PPDB Jateng Ditutup, DPRD Beri Catatan Merah, Apa Saja?

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Jumeri menyebut jumlah kursi kosong tersebut terbagi atas 1.578 kursi yang tidak terisi dari proses PPDB, 2.981 kursi karena ada yang mengundurkan diri, dan 266 kursi dari pembatalan dari proses verifikasi.

"Hasil pendataan setelah selesainya daftar ulang, jumlah kursi kosong sebanyak 4.825 dengan sebaran di beberapa sekolah," kata Jumeri, Rabu (16/7/2020).

Untuk itu, pihaknya akan membuat kebijakan pemenuhan daya tampung sebagai upaya peningkatan layanan akses untuk meminimalkan angka tidak melanjutkan sekolah.

Selain itu, sebagai upaya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dalam dimensi lama sekolah.

"Sasaran untuk pemenuhan daya tampung diarahkan terbatas pada kelompok masyarakat kurang beruntung (miskin) yang berpotensi tidak melanjutkan karena faktor biaya, dan harus mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan wilayah," katanya.

Baca juga: Serangkaian Masalah PPDB Jateng dalam Catatan Ganjar

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, kekosongan kursi tersebut dikarenakan adanya peserta didik mengundurkan diri meskipun sudah diterima di sekolah negeri melalui PPDB Online.

"Ini masih diitung oleh teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ternyata ada yang memilih sekolah swasta, jadi dia (peserta didik) diterima di sekolah negeri, tetapi juga mendaftar di sekolah swasta. Nah yang kosong ini sedang dihitung secara keseluruhan untuk nanti kita buatkan kebijakan khusus," ungkapnya.