PPDB Jateng, Pembuat Surat Keterangan Domisili Palsu Diancam Pidana

SEMARANG, KOMPAS.com - Calon siswa atau orangtua siswa diminta untuk tidak melakukan pemalsuan surat keterangan domisili (SKD) dalam proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Jawa Tengah.

Apabila kedapatan nekat berbuat curang, mereka diancam pidana.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta orangtua calon siswa agar tidak mengajari anaknya untuk tidak jujur terkait penggunaan SKD asli tapi palsu untuk pendaftaran PPDB.

"Soal SKD ini, saya minta dicek secara serius mulai sekarang. Saya ingatkan, tolong jangan ajari anak kita untuk tidak jujur. Jangan gunakan SKD Aspal, asli tapi palsu karena dia tidak tinggal di situ. Bukan tidak mungkin kalau ini masif (penggunaan SKD Aspal), saya gandeng kepolisian dan penegak hukum karena ini termasuk pemalsuan data," kata Ganjar di Semarang, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Banyak Aduan Kecurangan di PPDB Jateng, Kepala Sekolah Diminta Perketat Pengawasan

Untuk itu, Ganjar meminta Disdikbud Jateng agar mengerahkan semua guru yang ada di Jateng melakukan validasi dan verifikasi.

Selain itu, Disdikbud Jateng juga diminta menggandeng Disdukcapil untuk memastikan kebenaran SKD itu.

"Didata berapa pendaftar yang pakai SKD, cek semuanya dengan benar. Gandeng Dukcapil untuk melakukan cleansing data agar ini benar-benar akurat," jelasnya.

Tak hanya soal SKD, Ganjar juga mewanti-wanti adanya penggunaan sertifikat kejuaraan palsu.

Untuk itu, pihaknya meminta Disdik jeli dan teliti dalam proses validasi serta verifikasi itu.

"Kalau ditemukan, jangan segan untuk langsung mencopot. Karena ini soal integritas," tegas Ganjar.

Ia juga menyoroti soal jalur afirmasi anak tenaga medis yang bertugas dalam penanganan Covid-19.

Ganjar menegaskan, jalur itu hanya khusus bagi anak tenaga medis saja.

"Jadi kmi memfasilitasi pejuang Covid, itu hanya untuk anak tenaga medis, tidak semuanya. Sekarang ada yang mengaku tim Covid dan menggunakan itu, kan tidak. Misalnya saya sekarang ini juga masuk tim penanganan Covid-19, tapi ya jangan kemudian saya mendaftarkan anak saya melalui jalur itu," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Jumeri mengatakan penggunaan SKD banyak terjadi di sekolah-sekolah yang masih dipandang favorit.

Pihaknya menegaskan akan melakukan pengecekan dengan teliti terkait kebenaran SKD itu.

"Misalnya di SMA 1 Semarang ada 103 orang pakai SKD, di SMA 2 Semarang ada 114 SKD dan SMA 3 Semarang ada 139 yang menggunakan SKD," ujarnya.

Jumeri memastikan bahwa semua pendaftar yang menggunakan SKD akan dicek kebenarannya.

Pihaknya juga telah rapat dengan seluruh jajaran kepala sekolah se-Jateng terkait pengecekan ini.

"Nanti seluruh guru akan ditugaskan melakukan pengecekan. Tak hanya SKD, tapi juga persyaratan lain termasuk sertifikat kejuaraan," jelasnya.