Akhirnya, tidak bisa melakukan penelusuran sehingga tidak bisa memberikan penilaian.
“Terjadi fraud, penyimpangan penyajian laporan keuangan negara,” tambah dia.
Untuk itu, pimpinan DPRD Jember akan segera berkunjung ke BPK. Tujuannya untuk meminta keterangan secara detail terkait penilaian tersebut.
“Karena tadi waktu paparan secara online terlalu cepat,” papar dia.
DPRD Jember meminta penjelasan secara detail tentang penyimpangan penyajian laporan keuangan itu.
Sebab, uang tersebut merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
Baca juga: Kronologi Mobil Alphard Via Vallen Dibakar, Pelaku Gunakan Kardus dan Bensin
Politisi PKB itu menegaskan, hasil audit BPK itu sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan DPRD Jember.
Seperti tidak hadirnya kepala OPD saat diundang untuk kegiatan rapat dengar pendapat.
“Ini terbukti sekarang, transparansi dan akuntabilitas Pemkab Jember buruk sekali,” papar dia.
Tak hanya itu, penilaian itu juga searah dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim hak angket DPRD Jember.
Banyak temuan panitia hak angket tentang dugaan penyalahgunaan anggaran di Pemkab Jember.
“OPD yang tidak hadir saat diundang itu hanya contoh kecil saja,” pungkas Itqon.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.